TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ada orang yang kalau ketemu di kafe, yang dibicarakan kopi. Ada juga yang membicarakan politik. Ada pula yang membicarakan dirinya sendiri.
Saya ketemu Deden Khairul Rizal Fadli di sebuah kafe di Jalan Yudanegara. Kopi belum habis, obrolan sudah ke mana-mana.
Deden kini Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Kota Tasikmalaya periode 2026–2029. Ia baru dilantik awal September 2026 bersama 38 pengurus lainnya.
Baca Juga:Golkar Kota Tasikmalaya: Iwan Mundur, Nurul Menguat!Kadin Mempersatukan Tiga Orang yang Dulu Berbeda, Kini Menjadi Satu Meja!
Lebih dari 100 calon anggota disebut sudah bergabung. Tapi yang menarik bukan jumlah pengurusnya. Bukan pula siapa yang paling cepat memasang foto pelantikan sebagai foto profil.
Yang menarik justru pertanyaannya: Setelah dilantik, mau mengerjakan apa?Deden menjawab dengan tenang. Tidak banyak gaya. Cara komunikasinya humble. Analisisnya justru cukup dalam.
Mungkin karena itu pula ia mau menerima jabatan sebagai ketua Gekrafs. Sebab menjadi ketua organisasi itu mudah. Yang sulit adalah membuat organisasi tersebut berguna.
Apalagi yang dinaungi bukan sedikit. Ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya bersentuhan dengan sekitar 1.800 UMKM.Kalau semuanya bergerak, sebenarnya bukan lagi organisasi.
Itu sudah seperti satu kota kecil yang sedang berproduksi. Ada kuliner. Ada fesyen. Ada kriya. Ada desain. Ada konten. Ada seni. Ada berbagai kreativitas yang kadang produknya bagus, tetapi pemasarannya masih malu-malu.
Produknya berani. Pemiliknya kadang minder. Di titik itulah Deden melihat perlunya ekosistem. Bukan sekadar membuat kegiatan. Bukan sekadar seminar. Bukan sekadar panggung, spanduk, sertifikat dan dokumentasi.
Karena kalau ekonomi kreatif hanya berhenti pada acara, yang berkembang paling cepat justru fotografer. Deden ingin mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki Perda Ekonomi Kreatif.
Baca Juga:Ketua dan Sekretaris SC Mukota Kadin Kota Tasikmalaya Pamit !Mukota Kota Tasik Ditunda, Ada KADIN Jabar di Pusaran Cerita!
Ini penting. Sebab pelaku ekraf membutuhkan payung hukum. Membutuhkan perlindungan. Membutuhkan akses pasar. Membutuhkan business matching. Dan yang paling penting: membutuhkan pemerintah yang tidak hanya datang ketika ada acara.
Pemerintah harus hadir ketika pelaku usaha sedang bingung mencari jalan keluar. Dari obrolan kopi itu, muncul satu gagasan yang menurut saya menarik. Tutug oncom.
Ya, tutug oncom. Makanan sederhana yang selama ini seperti anak kampung yang sebenarnya punya potensi menjadi pejabat nasional. Masalahnya tinggal satu: Belum diberi jalan.