Evaluasi anggaran juga sebaiknya tidak hanya dilakukan dari sisi administrasi. Model evaluasi kebijakan APBD yang menggabungkan kinerja anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi berbasis teknologi, dan kemandirian fiskal menjadi relevan untuk memastikan bahwa anggaran dinilai secara lebih utuh.
Mengembalikan Anggaran Kepada Kepentingan Publik
Mark Moore melalui konsep public value menegaskan bahwa pemerintah harus menghasilkan nilai yang dirasakan masyarakat. Kepatuhan terhadap prosedur memang penting, tetapi tidak cukup.
APBD yang baik bukan hanya APBD yang selesai tepat waktu, memperoleh opini audit yang baik, dan memiliki tingkat penyerapan tinggi. APBD yang baik adalah APBD yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga:40 Mahasiswa UBK Tasikmalaya Turun ke Masyarakat, Bawa Inovasi Daun Telang hingga Semprotan Antinyamuk HerbalUnsil Bekali Pemandu Body Rafting Pangandaran dengan Pelayanan Prima dan Digitalisasi
Karena itu, pembahasan KUA–PPAS 2027 harus memastikan perubahan orientasi dari: uang mengikuti struktur OPD, menjadi uang mengikuti program,dan akhirnya uang mengikuti hasil pembangunan.
Dinas dengan pagu besar harus diuji kualitas belanjanya. Dinas dengan tugas strategis tetapi memperoleh pagu kecil harus diuji kecukupannya. Program unggulan harus dapat ditelusuri sampai kegiatan, lokasi, penerima manfaat, dan target hasilnya. Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan pola anggaran lama. Justru ketika uang terbatas, pilihan kebijakan harus semakin tegas.
Anggaran yang tidak mempunyai hubungan kuat dengan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur harus dirasionalisasi. Sebaliknya, program yang mempunyai daya ungkit tinggi harus dilindungi.
Pada akhirnya, kualitas KUA–PPAS 2027 tidak ditentukan oleh seberapa rapi dokumennya atau seberapa besar anggaran yang dibelanjakan. Kualitasnya ditentukan oleh satu pertanyaan sederhana: seberapa besar perubahan yang mampu dihasilkan oleh setiap rupiah uang rakyat?
Penulis: Dr. Usman Kusmana, M.Si.Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya