TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Alasan tidak adanya anggaran khusus untuk penataan Dadaha dinilai tidak bisa menjadi alasan penataan menjadi macet. Kalau Pemkot Tasikmalaya serius, pengusaha bisa dilibatkan dengan memberdayakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Idealnya, segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah harus terencana dengan persiapan anggaran supaya bisa berjalan tuntas. Namun dalam penataan Dadaha, masalahnya Pemkot nekat melaksanakannya tanpa anggaran sehingga masalah itu dijadikan alasan ketika progresnya macet.
Jika memang langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemkot Tasikmalaya serius untuk menata Dadaha, tidak adanya anggaran tidak sepatutnya menjadi alasan upaya tersebut jalan di tempat. Pasalnya pemerintah bisa memberdayakan tangan-tangan pengusaha atau perusahaan swasta melalui dana CSR.
Baca Juga:Hasil Evaluasi PCNU terhadap Wali Kota Tasikmalaya: Kita Teman yang Tak Selalu Mengangguk!Bukan Mengadili, NU Ingin Mendengar!
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, mengatakan proses penataan kawasan Dadaha perlu dilakukan secara terbuka dan berbasis perencanaan yang jelas. Menurutnya, evaluasi terhadap penataan yang berjalan saat ini juga harus segera menghasilkan langkah konkret.
Kepler bahkan menilai adanya indikasi bahwa proses yang dilakukan saat ini terkesan seperti sekadar menciptakan kondisi untuk membuka ruang penganggaran penataan.
“Saya melihat ada cipta kondisi, seolah-olah evaluasi dilakukan agar anggaran penataan bisa turun,” kata Kepler.
Menurutnya, Tim Satgas Penataan Dadaha harus tetap bekerja secara berkelanjutan. Penataan tidak seharusnya terputus hanya karena belum tersedia anggaran yang cukup dari pemerintah daerah.
Ia mendorong Pemkot Tasikmalaya mencari sumber pembiayaan lain melalui pola kolaborasi, salah satunya dengan memaksimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kalau persoalannya anggaran, harus ada inovasi. Jangan hanya berpikir karena tidak ada anggaran pemerintah kemudian penataan berhenti. CSR perusahaan bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Kepler menilai pola kolaborasi tersebut sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang tidak hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga:Ketika PCNU Ikut Membuka Rapor Wali Kota Tasikmalaya!GIMANA NASIB AKAL SEHAT!
Menurutnya, pemerintah perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, terutama untuk mendukung penataan pedagang kaki lima (PKL), fasilitas kawasan, hingga pengaturan lalu lintas di sekitar Dadaha.