“Pak wali harus berpikir kolaboratif. Jangan hanya berpikir semua harus dari anggaran pemerintah. Kalau bisa bekerja sama dengan pihak lain, kenapa tidak dimaksimalkan,” katanya.
Ia juga menekankan agar penataan Dadaha tidak hanya berorientasi pada aspek fisik. Setiap langkah harus memiliki konsep dan spesifikasi yang jelas, termasuk berkaitan dengan rekayasa lalu lintas.
Menurut Kepler, Forum Lalu Lintas juga perlu dilibatkan dalam pembahasan penataan jalan di kawasan tersebut. Hal itu penting agar setiap kebijakan terkait akses kendaraan, penutupan maupun pembukaan jalan memiliki dasar kajian yang jelas.
Baca Juga:Hasil Evaluasi PCNU terhadap Wali Kota Tasikmalaya: Kita Teman yang Tak Selalu Mengangguk!Bukan Mengadili, NU Ingin Mendengar!
“Dalam penataan jalan harus ada spesifikasinya. Seperti apa konsepnya, bagaimana rekayasa lalu lintasnya, semua harus jelas dan melibatkan pihak yang berkompeten,” ujarnya.
Kepler berharap penataan Dadaha dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis kolaborasi. Pemerintah tidak hanya menunggu tersedianya anggaran, tetapi aktif membangun sinergi dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan, mengatakan akses jalan utama di kawasan Dadaha hingga kini masih ditutup dan belum kembali dibuka untuk umum.
Menurut Iwan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Tim Satgas Penataan Dadaha sebelum mengambil langkah lebih lanjut mengenai pembukaan akses jalan tersebut.
“Belum dibuka, masih menunggu evaluasi dari Tim Satgas Penataan Dadaha,” kata Iwan. (Ujang Nandar)