TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kota Tasikmalaya rupanya sedang menemukan cara baru mengurus Dadaha: ditertibkan dulu, konsep belakangan. Kalau sempat.
Begitulah kira-kira cerita penataan kawasan olahraga Dadaha. Awalnya sederhana.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan berkunjung ke Dadaha. Waktu itu kawasan tersebut baru saja menjadi perhatian setelah terjadi ledakan.
Wali kota berkeliling. Tidak sendirian. Pejabat eselon II ikut serta. Ada Asda III saat itu, Asep Maman Permana. Ada Kadispora Dedi Mulyana. Ada Kepala Disperindag Sofian Zainal Muttaqien. Ada Kadishub Iwan Setiawan. Ada Kasatpol PP Yogi Subarkah. Ada Kepala Kesbang Ade Suhendar. Ada Kepala UPTD Dadaha. Dan sejumlah pejabat lainnya.
Baca Juga:Hasil Evaluasi PCNU terhadap Wali Kota Tasikmalaya: Kita Teman yang Tak Selalu Mengangguk!Bukan Mengadili, NU Ingin Mendengar!
Di tengah kunjungan itu, muncul sebuah ide. Spontan. Wali kota menunjuk Asep Maman Permana untuk mengurus penertiban Dadaha. Selesai?
Belum. Sebab penunjukannya juga spontan. Tidak disertai SK. Tidak ada surat tugas resmi. Tidak ada tim khusus yang jelas. Tapi pekerjaan sudah berjalan.
Namanya juga perintah pimpinan. Asep pun bergerak. Memetakan persoalan. Mengajak dinas-dinas yang berkaitan untuk ikut menyelesaikan masalah Dadaha.
Lalu datanglah sebuah kabar baik. Satpol PP menertibkan kawasan jogging track. PKL disingkirkan. Jogging track menjadi lebih lega. Bersih. Rapi.
Video bertebaran. Selama kira-kira tiga hari, puja-puji mengalir. Dadaha seperti sudah berubah. Seolah-olah persoalan selesai. Ternyata baru selesai di video.TV Setelah itu, Dadaha kembali ke babak semula.
PKL kembali berkumpul. Titik-titik aktivitas kembali tidak teratur. Kawasan yang seharusnya menjadi ruang publik olahraga justru kembali menjadi ruang publik yang serba campur.
Yang olahraga ada. Yang berdagang ada. Yang parkir sembarangan juga ada. Yang bingung mengatur semuanya juga ada. Bedanya, yang terakhir tidak kelihatan.
Baca Juga:Ketika PCNU Ikut Membuka Rapor Wali Kota Tasikmalaya!GIMANA NASIB AKAL SEHAT!
Di sinilah lucunya. Atau sebenarnya tidak lucu. Penertiban ternyata lebih mudah daripada menata. Menertibkan bisa dilakukan pagi ini.
Tapi setelah ditertibkan, pedagang mau dipindahkan ke mana? Lokasinya di mana?Siapa yang menyiapkan? Berapa kapasitasnya? Bagaimana pengelolaannya? Berapa anggarannya?Bagaimana agar pedagang tetap bisa mencari makan?
Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata tidak selesai hanya dengan peluit Satpol PP. Ia menyangkut tata ruang, olahraga, perdagangan, transportasi, parkir, kebersihan, keamanan, hingga nasib orang yang menggantungkan hidupnya dari berdagang di sana.