Artinya harus ada konsep. Harus ada peta jalan. Harus ada pembagian tugas. Dan, tentu saja, harus ada anggaran.
Nah, di sinilah Kota Tasikmalaya seperti sedang bercanda. Merencanakan penataan, tetapi anggarannya belum jelas.
Membentuk gerakan, tetapi timnya tidak jelas. Menunjuk penanggung jawab, tetapi SK-nya tidak ada. Meminta dinas bergerak, tetapi masing-masing dinas punya urusan sendiri.
Baca Juga:Hasil Evaluasi PCNU terhadap Wali Kota Tasikmalaya: Kita Teman yang Tak Selalu Mengangguk!Bukan Mengadili, NU Ingin Mendengar!
Akhirnya semua bergerak. Tetapi tidak selalu menuju arah yang sama. Seperti rombongan wisata tanpa ketua rombongan.Semua berjalan. Tidak ada yang tahu menuju mana. Bahkan bisa terjadi saling tunggu.
Dinas menunggu arahan. Penanggung jawab menunggu anggaran. Pelaksana menunggu konsep. PKL menunggu kepastian. Masyarakat menunggu Dadaha rapi. Dan Dadaha? Dadaha menunggu semuanya selesai menunggu.
Ini bukan soal siapa yang salah. Ini soal bagaimana sebuah kebijakan seharusnya dilahirkan. Kalau memang penataan Dadaha menjadi prioritas, mestinya sederhana.
Buat tim. Keluarkan SK. Tetapkan siapa melakukan apa. Susun konsep. Tentukan target. Hitung kebutuhan anggaran. Tetapkan lokasi relokasi atau solusi bagi PKL.
Lalu jalankan. Kalau gagal, evaluasi. Kalau berhasil, lanjutkan. Kalau tidak berjalan, cari tahu siapa yang tidak menjalankan.
Sebab pemerintah sebenarnya punya sesuatu yang tidak dimiliki warga biasa: kewenangan. Pemerintah punya tangan.Punya aturan. Punya perangkat. Punya anggaran. Punya dinas. Punya Satpol PP. Punya pejabat.
Yang kadang tidak punya hanya satu:kesamaan arah. Ada persoalan lain yang lebih penting.
Baca Juga:Ketika PCNU Ikut Membuka Rapor Wali Kota Tasikmalaya!GIMANA NASIB AKAL SEHAT!
Laporan dari bawah kepada pimpinan seharusnya menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Jangan sampai laporan yang sampai ke meja wali kota sudah terlalu rapi, sementara kenyataan di lapangan masih berantakan.
Sebab Dadaha tidak bisa ditata dari laporan. Dadaha harus dilihat. Didengar. Dipetakan. Dan diputuskan. Memang pekerjaan wali kota bukan hanya Dadaha. Ada banyak pekerjaan lain. Salah satunya persiapan berbagai kegiatan menjelang 25 tahun Kota Tasikmalaya.
Tetapi justru di situlah pentingnya koordinasi. Kalau sistem bekerja, wali kota tidak perlu turun tangan setiap hari.
Wali kota cukup memberikan arah. Target harus jelas. Waktu harus jelas. Penanggung jawab harus jelas. Anggaran harus jelas.Dan kalau target tidak tercapai, konsekuensinya juga harus jelas. Itu namanya pemerintahan.