TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Dalam beberapa tahun terakhir, birokrasi di Pemkot Tasikmalaya diwarnai banyaknya jabatan-jabatan kosong yang diisi Pelaksana Tugas (Plt). Selain jumlahnya yang banyak, durasi kekosongannya pun relatif cukup panjang.
Untuk jabatan eselon II saja, saat ini terdapat 5 kursi yang masih kosong yang diisi sementara oleh Plt. Posisi-posisi tersebut yakni Kepala Dinas Penanaman Modal terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Asisten Daerah (Asda 1), Asda 3 serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain itu, posisi-posisi jabatan eselon III dan IV pun banyak yang mengalami kekosongan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penunjukkan Plt secara otomatis membuat sebagian pejabat harus rangkap jabatan, tidak bisa konsentrasi di satu penugasan.
Baca Juga:Masih Kurang Jelas! Rencana Perubahan Status PPPK Paruh Waktu Masih Membingungkan Pegawai di Kota TasikmalayaDua Pimpinan Baznas Kota Tasikmalaya Tak Melanjutkan Kiprah, Tak Masuk Daftar Peserta Seleksi
Hal ini sorotan Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya dan dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik, mengganggu jenjang karier aparatur sipil negara (ASN), hingga memengaruhi efektivitas kinerja organisasi pemerintahan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dodo Rosada menegaskan, jabatan Plt seharusnya hanya bersifat sementara dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pengisian pejabat definitif perlu segera dilakukan agar roda pemerintahan berjalan optimal.
“Tentu jabatan itu jangan lebih dari tiga bulan. Jangan sampai terlalu lama dibiarkan kosong dan hanya diisi Plt, karena risikonya cukup besar,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan kekosongan sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Tasikmalaya sebenarnya sudah berulang kali menjadi perhatian DPRD. Bahkan, pihaknya telah mengingatkan pemerintah daerah agar segera melakukan pengisian jabatan yang kosong tersebut.
Namun, hingga kini pengisian sejumlah posisi strategis itu belum juga terealisasi. Akibatnya, beberapa jabatan masih dijalankan oleh pejabat berstatus Plt.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, keberadaan Plt dalam waktu berkepanjangan berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan dan efektivitas pelaksanaan program kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau terlalu lama dibiarkan, kesannya seperti ada pembiaran. Padahal, jabatan-jabatan itu memiliki tanggung jawab besar. Jangan sampai kondisi ini justru menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.