TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Rencana perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu masih menyisakan kebingungan. Pemkot Tasikmalaya pun belum menerima arahan dan petunjuk resmi terkait hal tersebut.
Koordinator Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Tasikmalaya Asep Setiawan mengatakan bahwa muncul persepsi beragam di kalangan rekan-rekannya. Terlebih setelah adanya rilis dari KemenpanRB yang dinilai multi tafsir. Di mana disebutkan bahwa PPPK paruh waktu yang dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat di antaranya Damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan (nakes) dan Guru sesuai dengan kementerian terkait. “Yang disebutkan jelas hanya damkar, satpol pp, nakes dan guru,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (13/11/2026).
Meskipun ada penjelasan untuk pegawai lainnya, rilis KemenpanRB tersebut menimbulkan beragam persepsi. Pasalnya tidak ada penegasan seperti pada pegawai Damkar, Satpol PP, nakes dan guru. “Untuk Tendik (Tenaga kependidikan), petugas LH dan PPPK paruh waktu lainnya jadi bingung bahkan khawatir,” tuturnya.
Baca Juga:Dua Pimpinan Baznas Kota Tasikmalaya Tak Melanjutkan Kiprah, Tak Masuk Daftar Peserta SeleksiAktivis Senior Sesalkan Demo Mahasiswa di Jalan Otista Tasikmalaya, Lokasinya Dekat Rumah Sakit dan Sekolah
Pihaknya pun sempat mempertanyakan hal tersebut ke pihak Pemkot Tasikmalaya, hanya saja belum ada jawaban yang jelas. Sehingga sementara ini pihaknya pun hanya bisa menunggu adanya penjelasan yang lebih detail dari pemerintah. “Ya kita harap bisa secepatnya ada kejelasan, supaya asumsinya tidak semakin liar,” terangnya.
Beberapa waktu sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Asep Goparullah mengaku belum menerima arahan dan petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Sehingga pihaknya pun tidak bisa banyak bicara mengenai rencana perubahan status tersebut. “Belum ada juklak jukinsnya,” ungkapnya.
Disinggung soal dampak terhadap postur APBD, diakuinya potensi ke arah tersebut sangat memungkinkan. Pasalnya rencana perubahan status kepegawaian ini juga berbarengan dengan kebijakan penggajian PPPK oleh pemerintah pusat yang juga belum ada petunjuk teknisnya.
Namun sebagai langkah antisipasi, kata H Asep Goparullah, pihaknya akan tetap mengalokasikan anggaran untuk menggaji PPPK di APBD murni. Hal ini untuk mengantisipasi jika pengalihan status pegawai belum terealisasi di awal tahun 2027. “Tetap kita alokasikan, insyaallah aman,” tandasnya.(Rangga Jatnika)