Persoalannya bukan semata-mata karena Kabupaten Tasikmalaya menerima transfer dalam jumlah besar. Dana transfer memang dibutuhkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, desa, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya. Masalah muncul apabila tingginya transfer tidak mampu menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan produktivitas ekonomi yang sebanding.
Dalam keadaan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah tidak dapat membiayai semua keinginan. Karena itu, penentuan pagu OPD harus lebih selektif. Pemerintah daerah sendiri menegaskan bahwa PPAS 2027 harus menerapkan prinsip money follows priority, quality spending, efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil.
Artinya, anggaran seharusnya mengikuti persoalan paling mendesak dan program yang memiliki daya ungkit tertinggi, bukan semata-mata mengikuti besarnya organisasi atau pagu historis OPD.
Tema Transformasi, Tetapi Belanja Masih Didominasi Operasi
Baca Juga:40 Mahasiswa UBK Tasikmalaya Turun ke Masyarakat, Bawa Inovasi Daun Telang hingga Semprotan Antinyamuk HerbalUnsil Bekali Pemandu Body Rafting Pangandaran dengan Pelayanan Prima dan Digitalisasi
Total belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan sekitar Rp3,122 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai Rp2,333 triliun. Belanja pegawai sebesar Rp1,352 triliun dan belanja barang serta jasa sekitar Rp864,48 miliar. Sementara itu, belanja modal hanya sekitar Rp188,32 miliar. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sekitar Rp67,11 miliar.
Komposisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur dipercepat apabila sebagian besar APBD terserap untuk mempertahankan operasi pemerintahan?
Situasi ini dapat dijelaskan melalui teori incremental budgeting dari Aaron Wildavsky. Menurut pendekatan tersebut, anggaran pemerintah umumnya tidak disusun dari nol berdasarkan kebutuhan terbaru. Anggaran tahun sebelumnya dijadikan dasar, kemudian hanya mengalami penambahan atau pengurangan secara terbatas.
Akibatnya, belanja rutin seperti gaji, perjalanan dinas, rapat, honorarium, sewa, pemeliharaan kantor, dan jasa penunjang cenderung terlindungi. Ketika ruang fiskal menyempit, belanja pembangunan justru menjadi bagian yang paling mudah dikurangi.
Jika pola ini tidak dikoreksi, maka slogan money follows priority dapat berubah menjadi money follows bureaucracy: anggaran mengikuti kebutuhan mesin pemerintahan, bukan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, perhatian DPRD tidak cukup diarahkan pada berapa besar total pagu sebuah OPD. Yang harus diperiksa adalah berapa bagian pagu tersebut yang digunakan untuk belanja penunjang dan berapa yang benar-benar menghasilkan pelayanan atau manfaat langsung bagi masyarakat.