TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ada satu hal yang selalu saya sukai dari organisasi mahasiswa. Mereka pandai berteriak.Dan memang harus begitu. Sejarah bangsa ini dibangun oleh suara-suara mahasiswa yang berani mengoreksi kekuasaan.
Tetapi sejarah juga mengajarkan satu hal.Suara yang paling berat bukan ketika mengkritik pemerintah. Melainkan ketika harus mengkritik diri sendiri.
Malam itu, sekretariat HMI Cabang Tasikmalaya tidak dipenuhi diskusi intelektual. Ia dipenuhi teriakan kadernya sendiri.
Baca Juga:Kadisdik Tanpa Gimmik!UMTAS Latih Kader Posyandu Sukamaju 2 Olah Pangan Lokal Jadi PMT Bergizi
Mereka datang bukan membawa proposal kegiatan. Bukan pula membawa spanduk menolak kebijakan pemerintah. Mereka datang mempertanyakan rumah mereka sendiri.
Mengapa konferensi cabang tak kunjung digelar? Mengapa regenerasi organisasi seperti berhenti di tengah jalan? Mengapa komunikasi internal seolah menemui tembok?
Pertanyaan itu sebenarnya sudah cukup membuat siapa pun gelisah. Namun, setelah ditelusuri, muncul satu cerita lain yang ikut berembus di antara para kader.
Cerita tentang dana hibah. Nilainya Rp70 juta. Dana bantuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 untuk kegiatan HMI di Tasikmalaya.
Nominal itu memang tidak besar jika dibandingkan dengan APBD. Tetapi bagi organisasi mahasiswa, Rp70 juta bukan uang receh. Itu amanah.Dan setiap amanah memiliki pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Namanya pertanggungjawaban.
Gejolak organisasi ternyata sering kali bukan dimulai dari perbedaan ide. Melainkan dari kaburnya transparansi. Ketika laporan tidak dibuka. Ketika pertanyaan tidak dijawab. Di situlah prasangka mulai mengambil alih. Prasangka selalu tumbuh lebih cepat daripada klarifikasi.
Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya pengelolaan dana hibah tersebut. Saya juga tidak berhak menghakimi siapa pun. Karena itu wilayah pembuktian, bukan opini.
Baca Juga:TPP Akan Dipotong, Keluarga ASN Tertekan!Tim Pengabdian Dosen Unsil Beri Pelatihan Pemanfaatan AI kepada 25 Guru di Purbaratu Tasikmalaya
Namun ketika kader mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana hibah, itu bukan lagi persoalan pribadi pengurus. Itu menjadi persoalan organisasi.
Bahkan menjadi persoalan publik. Sebab uang hibah berasal dari uang rakyat. Dari pajak masyarakat. Maka masyarakat juga berhak mengetahui apakah dana itu telah digunakan sesuai peruntukannya.
HMI selama puluhan tahun dikenal sebagai organisasi yang lantang mengkritik penyalahgunaan anggaran. Banyak alumninya berdiri di depan gedung DPR. Di depan kantor bupati. Di depan kejaksaan. Di depan kepolisian.