TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Empat puluh persen. Angkanya sama. Tetapi bebannya tidak sama. Itulah yang kini menjadi bahan pembicaraan paling ramai di lingkungan kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Bukan lagi soal mutasi. Bukan pula soal promosi jabatan. Melainkan rencana pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 40 persen. Di atas kertas memang sederhana. Dipotong 40 persen. Selesai.
Namun kehidupan tidak pernah sesederhana rumus matematika. Yang membuat banyak ASN gelisah justru bukan sekadar besarannya. Melainkan rasa keadilannya.
Baca Juga:Tim Pengabdian Dosen Unsil Beri Pelatihan Pemanfaatan AI kepada 25 Guru di Purbaratu TasikmalayaDari Hari Jadi Menuju Hari Depan: Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Sebab, empat puluh persen dari TPP seorang kepala dinas jelas berbeda dengan empat puluh persen milik seorang staf, analis, operator, atau pelaksana. Nominalnya bisa terpaut berkali-kali lipat.
Bagi pejabat tinggi, pemotongan itu mungkin berarti menunda membeli mobil baru atau mengurangi agenda makan di luar.
Tetapi bagi ASN pelaksana, empat puluh persen bisa berarti cicilan rumah yang mulai tersendat. Uang sekolah anak yang harus dicicil. Belanja dapur yang dikurangi. Bahkan biaya berobat orang tua yang terpaksa ditunda. Persentasenya sama. Tetapi rasa sakitnya berbeda.
Di banyak pemerintah daerah, TPP bukan lagi dianggap bonus. Ia sudah berubah menjadi bagian dari penghasilan rutin.
Bahkan bagi sebagian ASN, nilainya lebih besar daripada gaji pokok. Artinya, ketika TPP dipangkas 40 persen, yang turun bukan sekadar tunjangan. Tetapi standar hidup keluarga ASN.
Apalagi Kota Tasikmalaya bukan kota dengan biaya hidup yang murah. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik.
Biaya pendidikan meningkat. Listrik, internet, transportasi, hingga cicilan rumah tidak pernah ikut dipangkas. Yang dipangkas hanya pendapatannya.
Baca Juga:Sulalatul Huda dan Sebelas Penjaga Amanah!Sejarah Singkat Kabupaten Tasikmalaya
Ada efek lain yang sering tidak terlihat. Ekonomi lokal. ASN adalah salah satu kelompok konsumen terbesar di kota ini.
Mereka membeli nasi di warung dekat kantor. Membayar les anak. Mencicil motor.
Membeli pakaian. Servis kendaraan. Belanja di minimarket. Membayar tukang. Menghidupi UMKM.
Ketika ribuan ASN mulai mengurangi belanja, yang pertama merasakan bukan pemerintah. Melainkan pedagang kecil. Warung makan menjadi lebih sepi. Toko bangunan kehilangan pelanggan. Dealer kendaraan kehilangan pembeli. Penjual pakaian mulai mengeluh. Efek dominonya berjalan pelan. Tetapi nyata.