Yang lebih mengkhawatirkan justru berada di dalam kantor pemerintahan. Motivasi kerja. Tidak semua orang bekerja hanya karena uang.
Tetapi hampir semua orang membutuhkan uang untuk bekerja dengan tenang. Ketika penghargaan finansial menurun, semangat pelayanan juga berpotensi ikut menurun.
Petugas loket mungkin tetap datang tepat waktu. Absensi tetap penuh. Namun inovasi mulai berkurang. Inisiatif mulai menghilang. Yang penting hadir.
Yang penting pulang. Yang penting tidak bermasalah. Birokrasi akhirnya berjalan.
Tetapi kehilangan rohnya.
Baca Juga:Tim Pengabdian Dosen Unsil Beri Pelatihan Pemanfaatan AI kepada 25 Guru di Purbaratu TasikmalayaDari Hari Jadi Menuju Hari Depan: Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Ada risiko yang lebih berbahaya. Godaan. Integritas birokrasi tidak hanya dibangun oleh pengawasan. Tetapi juga oleh kesejahteraan.
Banyak daerah selama ini berusaha memperbaiki pelayanan dengan menaikkan TPP. Tujuannya sederhana: ASN tidak lagi tergoda mencari tambahan dari jalan yang salah.
Jika kesejahteraan turun drastis, sementara kebutuhan hidup tetap naik, godaan itu bisa kembali muncul. Tidak semua ASN akan tergoda. Mayoritas tentu tetap bekerja jujur.
Namun kebijakan publik harus memperhitungkan risiko, bukan sekadar berharap semuanya baik-baik saja.
Pemerintah tentu memiliki alasan. Efisiensi anggaran. Kondisi fiskal. Tekanan belanja daerah. Semua itu bisa dipahami. Namun efisiensi juga harus memiliki wajah keadilan.
Kalau memang harus berhemat, mungkinkah skemanya tidak disamaratakan? Mengapa tidak menggunakan pendekatan bertingkat?
Semakin besar TPP, semakin besar persentase pemotongannya. Sebaliknya, ASN dengan TPP kecil diberi ruang agar pengurangannya lebih ringan.
Baca Juga:Sulalatul Huda dan Sebelas Penjaga Amanah!Sejarah Singkat Kabupaten Tasikmalaya
Logikanya sederhana. Mereka yang lebih kuat memikul beban lebih besar. Bukan semua dipaksa memikul beban dengan persentase yang sama. Karena yang sama belum tentu adil.
Ada satu pertanyaan yang seharusnya menjadi bahan renungan. Apa tujuan akhir efisiensi? Kalau sekadar mengurangi angka belanja, hampir semua pemerintah bisa melakukannya.
Tetapi kalau efisiensi justru membuat daya beli masyarakat turun, pelayanan publik melemah, motivasi ASN merosot, dan ekonomi lokal ikut melambat, maka penghematan itu bisa berubah menjadi biaya sosial yang jauh lebih mahal.
Pemerintah memang harus menghemat. Tetapi pemerintah juga harus menjaga mesin birokrasinya tetap hidup. Karena birokrasi bukan sekadar gedung dan meja.
Ia digerakkan oleh manusia. Dan manusia tidak hanya bekerja dengan aturan. Mereka juga bekerja dengan harapan.