Hal itu menjadi relevan setelah Pemerintah Kota Tasikmalaya menyatakan salah satu cara menutup defisit adalah melakukan rasionalisasi belanja.
Deden mengatakan peningkatan PAD patut dilihat sebagai indikator kapasitas fiskal. Namun pemerintah jangan sampai terjebak mengejar nominal penerimaan semata.
Peningkatan pendapatan, kata dia, idealnya berjalan beriringan dengan perbaikan pelayanan, kepastian administrasi, kemudahan masyarakat serta keadilan dalam pemungutan.
Baca Juga:827 Rumah Tak Layak Huni di Kota Tasikmalaya Dapat BSPS, ini Pesan Viman AlfariziKamtibmas Kota Tasikmalaya Disorot! Forsil RTRW Minta CCTV Diperbanyak di Titik Rawan, Jangan Andalkan Patroli
“Sebab masyarakat bukan sekadar sumber pendapatan daerah. Masyarakat adalah pemilik mandat sekaligus penerima pelayanan publik,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta perdebatan APBD Perubahan Kota Tasikmalaya tidak dipersempit menjadi pertarungan antara pemerintah dan DPRD.
Pemerintah memiliki kewajiban mengelola fiskal secara efektif. DPRD menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
Sementara masyarakat sipil memiliki hak untuk mengawasi dan mempertanyakan apakah kebijakan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat publik.
Deden menilai angka defisit Rp27 miliar tidak perlu buru-buru disebut sebagai keberhasilan, tetapi juga tidak tepat langsung dianggap sebagai kegagalan.
“Angka membutuhkan konteks,” katanya.
Menurut dia, Administrasi Negara bukan sekadar mengajarkan bagaimana pemerintah mengelola anggaran.
Lebih jauh, terdapat tanggung jawab untuk memastikan kekuasaan, sumber daya dan keputusan publik dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Baca Juga:Pengurus Lama Bersuara! Mukota KADIN di Grand Metro Kota Tasikmalaya Harus Diulang karena Langgar KepresJob Fair BTH Tasikmalaya Dorong Lulusan Langsung Kerja, Bukan Sekadar Wisuda
Karena itu, yang perlu dikawal bukan hanya agar APBD terlihat sehat di atas kertas.
“Kita perlu memastikan bahwa kesehatan fiskal berjalan beriringan dengan kesehatan pelayanan publik,” ujarnya.
Sebab masyarakat tidak hidup dari angka defisit. Masyarakat merasakan dampaknya melalui sekolah, layanan kesehatan, infrastruktur, birokrasi dan berbagai pelayanan publik lainnya.
“Defisit boleh menyusut. Tetapi standar akuntabilitas jangan ikut menyusut,” pungkas Deden.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goparullah sebelumnya mengatakan terdapat dua pilihan untuk mengatasi defisit, yakni meningkatkan pendapatan atau mengurangi belanja.
Untuk kondisi fiskal 2026, pemerintah menilai pengurangan belanja menjadi pilihan paling rasional.
Sejumlah pos yang berpotensi dirasionalisasi di antaranya biaya operasional, perjalanan dinas dan pemeliharaan. Penyesuaian juga telah dilakukan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Selain itu, pembayaran TPP Desember direncanakan ditunda dan dibayarkan pada Januari 2027. Pembayaran lain yang memungkinkan ditunda juga diarahkan masuk dalam penganggaran tahun berikutnya.