TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID—Sejak berjalannya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa, sekolah mendapatkan pekerjaan tambahan untuk ikut andil secara teknis. Kendati demikian, hal tersebut jangan sampai membuat tanggung jawab utama pihak sekolah menjadi dikesampingkan apalagi diabaikan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi yang menilai urusan MBG sedikit banyak berdampak pada layanan pendidikan di sekolah. Hal ini perlu menjadi perhatian dari kepala sekolah supaya tanggung jawab utama satuan pendidikan tidak diabaikan.
“Karena saya mendapat laporan beberapa gangguan di sekolah yang harus dievaluasi,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (7/10/2026).
Baca Juga:PKL “Putus Kontak” dengan Tim Penataan Dadaha Kota TasikmalayaSoal Kebakaran Stan TOF di Dadaha, Penyelenggara: Situasi Tetap Terkendali
Salah satu pengaduan yang dia terima yakni masalah kebersihan toilet di salah satu sekolah. Di mana ketika dicek ke lokasi, hal itu karena petugas kebersihan ikut sibuk mengurus pembagian MBG untuk para siswa.
“Di salah satu sekolah, orang tua siswa pada mengadu karena toiletnya bau, setelah dicek ternyata petugas kebersihannya sibuk dan lelah karena ikut mengurus MBG,” ujarnya.
Masalah petugas kebersihan tersebut menurutnya hanya satu potret sederhana perlunya pembenahan tata kelola di sekolah. Karena ketika petugas kebersihan pekerjaannya terganggu, dampak serupa juga tidak akan jauh berbeda pada guru yang ikut mengurus MBG. “Kan banyak juga guru yang ikut sibuk ngurus pembagian MBG,” terangnya.
Secara regulasi, urusan pembagian MBG di sekolah sudah ada guru yang mendapat penugasan khusus sebagai PIC. Jangan sampai penugasan tersebut jadi sebatas formalitas yang berdampak buruk pada tata kelola sekolah.
“Kan sudah ada yang ditugaskan, jangan sampai dengan alasan membantu tapi jadi mengabaikan tanggung jawab utama, apalagi karena supaya insentifnya dibagi-bagi,” tuturnya.
Hal ini tentunya perlu jadi perhatian dan evaluasi bagi kepala sekolah dan juga Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Supaya program MBG berjalan tanpa mengorbankan pelayanan utama sekolah. “Perlu ada pembenahan dan pengawasan tata kelola sekolah, supaya layanan pendidikan tidak terganggu dengan alasan MBG,” katanya.
Kepler menegaskan dirinya tidak menyalahkan program MBG, hanya saja sekolah harus tetap bertanggung jawab atas tugas pokoknya. “Baik itu kegiatan belajar mengajar, termasuk pemeliharaan fasilitas di sekolah,” imbuhnya.(Rangga Jatnika)