PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Kemeriahan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran mulai menuai sorotan.
Di tengah masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, pemerintah daerah diminta lebih peka dan tidak larut dalam pesta seremonial.
Mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menilai persoalan Milangkala bukan sekadar menyangkut besar atau kecilnya anggaran.
Baca Juga:Telkomsel-PosDigi Bidik 200 Ribu Agen Pos Lewat Paket Sat SetProyek Drainase Zig-Zag Cimerak Kota Tasikmalaya Terus Disorot, PUTR: Dikerjakan Pemprov Jabar
Lebih dari itu, kata dia, perayaan hari jadi daerah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
“Milangkala ke-14 itu bukan persoalan besar kecilnya uang, melainkan kepekaan seorang pemimpin terhadap kondisi masyarakat saat ini,” kata Jeje, Rabu (7/10/2026).
Jeje menilai kondisi masyarakat Pangandaran saat ini semestinya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan bentuk perayaan.
Kemarau panjang masih membuat sebagian warga kesulitan memperoleh air bersih.
Bahkan, bantuan air bersih masih harus disalurkan pemerintah bersama berbagai pihak ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.
“Kan masyarakat sedang dilanda bencana kemarau panjang. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih,” terangnya.
Menurut Jeje, situasi tersebut seharusnya membuat pemerintah menahan diri dari kegiatan yang terkesan berlebihan.
Ia mempertanyakan kepantasan pejabat daerah merayakan hari jadi secara meriah ketika sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Baca Juga:Pohon Mahoni di Mangkubumi Kota Tasikmalaya Tumbang Mendadak, Lalu Lintas Sempat Buka TutupIni 25 kegiatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya
“Masa pejabat jingkrak-jingkrak, sedangkan masyarakatnya sedang susah, kesulitan air bersih dan sebagainya,” ucapnya.
Jeje tidak mempersoalkan Milangkala ke-14 tetap dilaksanakan. Namun, ia meminta konsep perayaannya dibuat lebih sederhana dan tidak menghilangkan substansi hari jadi daerah.
“Mending sudah, digelar saja Milangkala ke-14 itu dengan sederhana tanpa mengurangi makna dan arti Milangkala,” katanya.
Bagi Jeje, ukuran kepedulian pemerintah bukan terletak pada seberapa meriah panggung yang dibangun, melainkan seberapa sensitif kebijakan pemerintah membaca kebutuhan warganya.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat dan berbagai pihak.
Kritik, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat Pangandaran.
Sorotan terhadap Milangkala Pangandaran sebelumnya juga disampaikan DPRD Kabupaten Pangandaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengingatkan agar rangkaian Milangkala tidak berhenti pada kemeriahan panggung dan hiburan.