TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mengukuhkan konsistensinya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk ke-10 kali berturut-turut, Pemkot Tasikmalaya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga:SPMB SMP di Kota Tasikmalaya Dibuka, 7.392 Kursi Negeri Siap Diperebutkan Lewat Empat Jalur SeleksiRupiah Melemah, Inflasi Tasikmalaya Mengintai: Pengamat Ingatkan Krisis Jangan Dianggap Angin Lalu
Raihan WTP satu dekade berturut-turut itu menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah di Kota Tasikmalaya terus berjalan dalam koridor akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Di tengah tingginya sorotan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah, catatan BPK tersebut menjadi sinyal bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak sekadar berjalan, tetapi juga mampu mempertahankan standar yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintahan yang telah berkontribusi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, raihan Opini WTP ke-10 kali berturut-turut ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Tasikmalaya,” ujarnya.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN, perangkat daerah, Inspektorat, BPKAD, para pemangku kepentingan, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang terus mengawal pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel,” sambungnya.
Viman juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Tasikmalaya yang terus memberikan dukungan, kritik, masukan, dan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan.
Menurutnya, opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai garis akhir sebuah pencapaian.
Baca Juga:Kursi Strategis Wakapolres dan Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota Resmi Berganti PenghuniKasus ISPA Balita di Kota Tasikmalaya Tembus 6.811, Penularan Justru Banyak Berawal dari Rumah
Predikat tersebut justru menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi kami, Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat,” terangnya.
Ia menegaskan, Pemkot Tasikmalaya akan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta mempercepat tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.