TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Pergantian Ketua Tim Penataan Dadaha dikhawatirkan bisa membuat progres penataan berjalan lamban. Pejabat baru yang diberi kepercayaan harus bisa menyesuaikan supaya penataan berjalan lebih efektif.
Meskipun birokrasi berjalan dengan sistem, pergantian pejabat kerap memberikan dampak perubahan para pekerjaan atau program. Karena pada dasarnya setiap orang punya pemikiran berbeda dalam memandang suatu konsep.
Aktivis Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pemantik) Iwan Supriyadi menilai bahwa penataan Dadaha sudah sangat diharapkan publik. Pihaknya pun berharap pemerintah bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tuntas. “Saya kira semua juga mengharapkan kondisi Dadaha yang lebih baik,” ucap pria yang akrab disapa Iwok itu kepada Radar, Minggu (20/9/2026)..
Baca Juga:Misi Rahasia Ketua Gekrafs!Golkar Kota Tasikmalaya: Iwan Mundur, Nurul Menguat!
Saat ini progres penataan tersebut relatif stagnan dan belum ada lagi tindak lanjut setelah sterilisasi PKL di trek jogging. Ditambah lagi, Tim Penataan dihadapkan dengan fase pergantian koordinator mengingat H Asep MP yang pensiun.
Mengenai hal tersebut, Iwok memandang bahwa setiap orang tentu punya pemikiran, gagasan serta mental yang berbeda. Sehingga pergantian ini cukup riskan, karena bisa berdampak pada progres penataan. “Orang yang berbeda, sangat mungkin bisa membawa hal yang berbeda, entah itu positif atau negatif,” terangnya.
Dalam hal ini tim penataan harus bisa membangun kekompakan dan konsistensi supaya penataan dadaha bisa tetap berjalan. Jangan sampai ada ego yang bisa menghambat pekerjaan yang harus diselesaikan. “Jangan penataan malah jadi tidak selesai,” ucapnya.
Soal penataan Dadaha, Iwok menggambarkan bahwa persoalan yang perlu dibenahi secara umum yakni Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir. Urusan PKL ini pemerintah harus bisa mengambil langkah yang jelas dan tegas. “Kan mau ada penempatan PKL, ini harus jelas komitmennya dan jangan sampai jumlahnya malah bertambah,” tuturnya.
Sedangkan untuk parkir, Iwok menyinggung soal rencana kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini Pemkot harus bisa mempertimbangkan juru parkir yang sudah beraktivitas di Dadaha sejak lama. “Harus ada komunikasi, jangan sampai malah jadi konflik dengan petugas yang baru dari pengelola,” terangnya.