PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pangandaran menjadi momentum konsolidasi pengurus untuk menyelaraskan arah gerak organisasi, sekaligus merumuskan berbagai gagasan dan agenda kerja strategis kepengurusan ke depan.
Ketua Umum BPC HIPMI Pangandaran, Cinky Priyanto, menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak boleh sekadar menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha. Lebih dari itu, HIPMI harus menjadi ruang akselerasi bagi pengusaha lokal untuk bertumbuh dan mengambil peran yang lebih signifikan dalam perekonomian daerah.
Salah satu gagasan utama yang dipaparkan Cinky dalam forum RBPL tersebut adalah konsep kepemilikan ekonomi (economic ownership).
Baca Juga:Misi Rahasia Ketua Gekrafs!Golkar Kota Tasikmalaya: Iwan Mundur, Nurul Menguat!
Menurutnya, Pangandaran memiliki aktivitas perekonomian yang sangat dinamis. Akselerasi sektor pariwisata, masuknya arus investasi, masifnya pembangunan infrastruktur, hingga alokasi belanja pemerintah daerah telah menciptakan beragam peluang usaha yang menjanjikan.
Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai peluang dan pekerjaan bernilai strategis justru masih didominasi oleh korporasi dari luar daerah.
“Pangandaran punya economic activity, tapi belum punya economic ownership,” kata dia Kamis (17/9/2026).
Cinky menerangkan, persoalan mendasarnya bukan membatasi akses pengusaha luar untuk berinvestasi di Pangandaran. Keterlibatan investor eksternal dinilai tetap dibutuhkan guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun, tantangan terbesarnya berpulang pada kesiapan kapasitas pelaku usaha lokal dalam menangkap potensi di daerahnya sendiri.
Oleh sebab itu, Cinky menekankan bahwa pengusaha lokal Pangandaran wajib memiliki tiga fondasi utama, yakni Bisa, Mampu, dan Siap.
Mengenai pilar pertama, ‘Bisa’, pengusaha Pangandaran dituntut memiliki keberanian dalam memetakan peluang bisnis di luar sektor konvensional, tidak semata berfokus pada usaha kuliner, perdagangan ritel, atau layanan yang bersentuhan langsung dengan wisata.
Ruang usaha di Pangandaran dinilai terbuka luas pada berbagai sektor produktif, mulai dari teknologi, konstruksi, kesehatan, hospitality, logistik, pertanian, perikanan, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan rantai pasok instansi pemerintah dan swasta. “Kita harus mulai melihat peluang, bukan cuma melihat bisnis yang sudah ada,” katanya.
Baca Juga:Kadin Mempersatukan Tiga Orang yang Dulu Berbeda, Kini Menjadi Satu Meja!Ketua dan Sekretaris SC Mukota Kadin Kota Tasikmalaya Pamit !
Terkait pilar kedua, ‘Mampu’, pengusaha lokal dituntut memiliki kapasitas eksekusi yang mumpuni. Kesiapan ini mencakup penguatan permodalan, pemenuhan legalitas usaha, standardisasi sertifikasi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola manajemen, adopsi teknologi, hingga kapasitas korporasi dalam menangani proyek-proyek berskala besar.