Dari Dunia Usaha Menuju Pengabdian Politik
Setelah membangun reputasi sebagai pengusaha transportasi nasional, H. Amir Mahpud memperluas medan pengabdiannya melalui dunia politik secara praktis.
Saat ini, ia dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat serta menjadi bagian dari kepemimpinan Partai Gerindra di tingkat pusat, yaitu sebagai Anggota Dewan Pembina. Kedudukannya sebagai Ketua DPD tercantum dalam struktur resmi Gerindra Jawa Barat.
Tapi perjalanan Panjang H Amir di dunia Usaha Transportasi juga linear dengan perjalanan dan pergaulannya yang luas di dunia politik. Tapi aktif sepenuhnya dan menduduki jabatan structural politik baru di Partai Gerindra karena hubungan panjangnya dengan Hashim S Djojohadikusumo dan Keluarga Cendan, terutama persahabatannya dengan Tommy Soeharto semasa masih di dunia balap mobil.
Baca Juga:Periksa Saksi Tragedi Cilembang, Polres Tasikmalaya Kota Ungkap Fakta BeginiKorban Dugaan Tindak Kekerasan di Cilembang Meninggal Dunia, Polres Tasikmalaya Kota Masih Lacak Jejak Pelaku
Masuknya pengusaha ke dunia politik sering menimbulkan perdebatan. Politik dan bisnis memang harus dikelola dengan batas etika yang jelas. Kekuasaan tidak boleh dipergunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan kegiatan usaha tidak boleh menjadi alat untuk membeli pengaruh politik.
Namun pengalaman dunia usaha dapat memberikan nilai positif bagi kepemimpinan politik. Pengusaha terbiasa membuat perencanaan, mengelola sumber daya, mengambil keputusan, menghadapi risiko, membangun jaringan, dan mengukur hasil. Jika pengalaman tersebut dipadukan dengan integritas dan keberpihakan kepada masyarakat, politik dapat menjadi lebih terukur, efektif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Filosofi ETA bahkan dapat diterjemahkan ke dalam kepemimpinan politik. Ekonomis berarti kebijakan dan anggaran harus dikelola secara efisien serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Tepat waktu berarti pemerintah dan partai politik harus cepat merespons persoalan masyarakat serta memenuhi janji politik sesuai target. Aman berarti setiap kebijakan harus memberikan perlindungan, kepastian, dan rasa aman kepada masyarakat.
Demikian pula, prinsip “Tiada Hari Tanpa Benefit” dapat menjadi ukuran etis dalam politik. Setiap hari berada dalam kekuasaan harus menghasilkan manfaat bagi rakyat. Jangan sampai jabatan berjalan, anggaran habis, dan seremoni terus dilakukan, tetapi masyarakat tidak merasakan perubahan.
Sementara itu, disiplin politik berarti konsisten menjaga nilai perjuangan, taat terhadap aturan, merawat organisasi, memenuhi janji kepada rakyat, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan.