Apalagi kegiatan sudah 90 persen siap. Memindahkan acara ketika baru 10 persen persiapan mungkin masuk akal. Tetapi memindahkan acara ketika 90 persen sudah siap?
Itu seperti sudah sampai depan pintu masjid, lalu baru bertanya: “Eh, kita jadi masuk tidak?”. Yang lebih lucu lagi, panggung sudah berdiri. Artinya benda mati sudah lebih siap daripada acaranya.Panggung tidak punya agenda ke Jakarta. Panggung tidak punya rapat kementerian. Panggung tidak mengenal kalender wali kota. Ia hanya berdiri. Diam. Menunggu.
Mungkin kalau panggung bisa bicara, ia akan bertanya: “Pak, saya ini dipasang untuk Maulid atau untuk menunggu pejabat?”
Baca Juga:Audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya, Vendor Bongkar Boroknya ParkirTender Kursi Ketua GAPENSI
Pertanyaan tersebut memang jenaka. Tetapi di balik kelucuan itu ada persoalan serius tentang cara kita mengelola acara publik. Pemerintahan modern semestinya tidak terlalu bergantung pada kehadiran satu orang.
Sebab pemerintahan adalah sistem. Kalau wali kota pergi ke Jakarta, kota tidak boleh ikut pergi. Kalau wali kota rapat, pelayanan tidak boleh ikut rapat.
Kalau wali kota berhalangan hadir dalam sebuah acara, acara juga semestinya tidak otomatis ikut berhalangan. Ada wakil. Ada sekretaris daerah. Ada kepala dinas. Ada pejabat yang bisa mewakili. Ada mekanisme. Ada sistem.
Kalau semua harus menunggu wali kota, berarti bukan sistem yang berjalan. Melainkan sistem menunggu. Dan dalam sistem menunggu, yang paling banyak kehilangan bukan pejabat. Melainkan masyarakat.
Ibu-ibu pengajian yang sudah memilih kostum. Panitia yang sudah bekerja. Ustaz yang sudah menyediakan waktu. Katering yang sudah belanja bahan. Dan anggaran yang sudah dipersiapkan. Mereka semua tidak punya kesalahan apa-apa.
Mereka hanya kalah oleh sebuah kalender.Kalender seorang wali kota. Maka sebelum Maulid Jumat nanti digelar, mungkin ada baiknya Pemerintah Kota Tasikmalaya menjelaskan kepada publik satu hal sederhana:
Mengapa Maulid Rabu harus dibatalkan hanya karena wali kota tidak bisa hadir?Kalau alasannya memang demi koordinasi pemerintahan, silakan dijelaskan.
Baca Juga:GUS KIKIN, DARI TEBUIRENG KE PBNUKebijakan Sering Kontroversi, Kadishub Kota Tasikmalaya Perlu Dievaluasi
Kalau karena protokol, jelaskan protokolnya. Kalau karena aturan, tunjukkan aturannya. Kalau karena keputusan wali kota, sampaikan dengan terbuka. Kalau karena keputusan panitia, juga tidak perlu malu untuk mengatakannya.