TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID –Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya lagi-lagi melakukan langkah kontoversi. Setelah pengelolaan parkir, rekayasa lalu lintas di Dadaha pun menambah deretan sensasi yang membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menjadi sorotan.
Langkah kontroversi Dishub sudah muncul sejak kebijakan “Tanpa Karcis, Parkir Gratis” yang realitanya tidak berjalan. Juru parkir yang tidak menyerahkan karcis hanya diberikan pembinaan sehingga menjadikan kebijakan tersebut tak ubahnya sebuah sensasi.
Masih mengenai pengelolaan parkir, Dishub kembali mengambil langkah janggal dengan menerapkan pengelolaan parkir melalui kerja sama dengan vendor. Kejanggalannya ada komitmen pembagian imbal jasa 5% yang secara nominal tidak masuk akal untuk biaya vendor melaksanakan operasional. Langkah ini pun banyak disorot dan dipersoalkan oleh anggota DPRD dan aktivis.
Baca Juga:DPP CBN Mendesak Pemkot Tasikmalaya Evaluasi Pajak MBLBKondusivitas Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi, Kadin Kota Tasikmalaya Minta Masyarakat Bijak Menyikapi Informasi
Selanjutnya mengenai digitalisasi parkir untuk mencegah kebocoran pun tak kunjung berhasil. Sampai pada akhirnya diterapkan fleksibel, yakni pembayaran nontunai dan juga tunai sehingga potensi kebocoran tak bisa dihindari.
Paling baru, langkah kontroversi Dishub Kota Tasikmalaya yakni urusan rekayasa lalu lintas di Dadaha. Di mana Jalan utama ditutup dengan alasan penyebaran keramaian, bukan demi kelancaran lalu lintas.
Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat mengatakan hampir 2 tahun ini dishub memang kerap blunder dengan kebijakan anehnya. Termasuk urusan penutupan Jalan Dadaha yang menurutnya lebih banyak sisi negatifnya ketikmbang positifnya.
“Ini rekayasa lalu lintas paling konyol menurut saya, karena kepentingan masyarakat umum pengguna jalan yang justru dikorbankan,” ucapnya.
Dia sepakat penutupan jalan tersebut dievaluasi kemanfaatannya, namun menurutnya tidak cukup hanya rekayasa lalu lintasnya saja. Tatang menilai pimpinan dishub pun perlu dievaluasi karena sudah banyak menimbulkan kegaduhan dengan langkah-langkah kontroversialnya.
“Karena ini sudah bukan soal kebijakannya lagi, kadishubnya sepertinya memang tidak memadai mengurus dunia perhubungan,” ucapnya.
Iwan Kurniawan yang saat ini menjabat kadishub, kata Tatang, secara disiplin ilmu bukan pada tempatnya. Secara pengalaman pun tidak mendukung untuk memimpin OPD tersebut, pada akhirnya mencitrakan sebagai pejabat yang kurang berkompeten.
Baca Juga:Jenggot Putih Yanto Oce!Kuatkan UMKM Rajapolah Tasikmalaya, Dorong Produk Lokal Naik Kelas Kuasai Pasar Digital
“Variabel-variabelnya tidak cocok, justru kasihan jika dipaksakan terus memimpin Dishub, karena pasti ada OPD lain yang lebih sesuai dengan kompetensinya,” ucapnya.