Memperkaya Khidmah di Abad Kedua
Memasuki abad kedua, NU menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan masa kelahirannya. Umat berhadapan dengan transformasi digital, perubahan dunia kerja, disrupsi pendidikan, krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, radikalisme, politik identitas, serta banjir informasi yang sering kali tidak disertai kedalaman pengetahuan.
Pada titik ini, menjaga tradisi tidak berarti menolak perubahan. Justru tradisi harus menjadi sumber etik dalam mengelola perubahan.
Pesantren harus tetap menjadi pusat tafaqquh fiddin, tetapi juga perlu memperkuat literasi digital, ekonomi, sains, kewirausahaan, lingkungan, dan kebangsaan. Santri harus kuat membaca kitab, tetapi juga mampu membaca zaman. Mereka harus mampu menjaga sanad keilmuan sekaligus menghadapi algoritma yang membentuk cara berpikir generasi muda.
Baca Juga:Prabowo, KDM (part 10): Ketika Kader Mulai Memiliki Gravitasi Politik SendiriTPP ASN Dipotong, OJK Tasikmalaya Waspadai Kredit Konsumsi dan NPL Perbankan
NU juga perlu memperluas makna khidmah. Khidmah hari ini harus hadir dalam bentuk penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi warga, pelayanan kesehatan, perlindungan petani dan nelayan, pengurangan kemiskinan, advokasi kelompok rentan, serta pemeliharaan lingkungan hidup.
Keberpihakan kepada rakyat kecil bukan agenda tambahan bagi NU. Ia merupakan bagian dari amanat keagamaan. Dalam kerangka maqashid al-syari’ah, kebijakan dan tindakan sosial harus diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, agama harus hadir untuk melindungi martabat kehidupan manusia.
Karena itu, keberhasilan NU pada abad kedua tidak cukup diukur dari banyaknya struktur, gedung, atau seremoni. Ia harus diukur dari dampaknya: apakah pendidikan warga menjadi lebih baik, apakah pesantren semakin kuat, apakah ekonomi jamaah meningkat, apakah konflik sosial berkurang, dan apakah suara NU benar-benar membela kepentingan masyarakat yang lemah. Organisasi besar harus memiliki dampak yang besar.
NU dan Politik Kebangsaan
NU tidak hidup di ruang kosong. Ia berada di tengah kehidupan politik dan kenegaraan. Karena itu, tidak realistis meminta NU sepenuhnya menjauh dari politik. Yang harus dijaga bukan absennya NU dari politik, tetapi mutu keterlibatannya.
Politik NU seharusnya bukan politik transaksional, melainkan politik kebangsaan. Bukan politik untuk memburu jabatan, tetapi politik untuk menjaga negara, memperkuat demokrasi, membela rakyat, dan memastikan kekuasaan bekerja bagi kemaslahatan.