Namun, sejarah juga memberi peringatan.
Karisma adalah mesin yang sangat kuat. Tetapi ia juga memiliki kelemahan yang sama besarnya.
Ia membuat organisasi bergerak cepat. Namun sering kali terlalu bergantung pada satu orang. Ketika pemimpin hadir, masalah selesai. Ketika pemimpin pergi, persoalan yang sama muncul kembali.
Negara tidak boleh bekerja seperti pertunjukan sulap. Tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang memegang tongkat. Karena negara bukan panggung. Negara adalah institusi.
Baca Juga:Prabowo, KDM (Part 2): Dari Politik Kekuasaan Menuju Politik KehadiranPrabowo, KDM, dan Politik Sandi Yudha (Part 1)
Di situlah ujian terbesar Kang Dedi Mulyadi sesungguhnya baru dimulai. Popularitas bukan garis akhir. Ia justru garis start.
Pertanyaan pentingnya bukan lagi berapa juta orang menonton videonya. Bukan pula berapa banyak yang menyukai unggahannya.
Melainkan, mampukah gaya kepemimpinan yang personal itu diubah menjadi sistem yang impersonal? Mampukah keberanian individu melahirkan birokrasi yang juga berani?
Mampukah budaya “pemimpin turun tangan” berubah menjadi budaya “institusi bekerja tanpa harus menunggu pemimpin datang”? Karena keberhasilan seorang gubernur bukan hanya ketika rakyat mengenalnya. Tetapi ketika pemerintahannya tetap bekerja meski ia tidak sedang berada di lokasi.
Di sinilah letak perbedaan antara pemimpin populer dan negarawan. Pemimpin populer menyelesaikan masalah. Negarawan membangun sistem agar masalah yang sama tidak terus lahir.
Pemimpin populer membuat rakyat berkata, “Untung beliau datang. Negarawan membuat rakyat berkata, “Meski beliau tidak datang, pemerintah tetap bekerja.” Kalimat kedua jauh lebih sulit diwujudkan. Tetapi justru itulah ukuran kematangan sebuah pemerintahan.
Mungkin inilah tantangan terbesar politik Indonesia beberapa tahun ke depan. Bukan sekadar mencari pemimpin yang disukai.
Baca Juga:Jalan Satset Karaoke!Tiar N Karbala Membuka Jalan Kota Tasikmalaya!
Tetapi mencari pemimpin yang mampu membuat dirinya perlahan tidak lagi menjadi pusat dari semua penyelesaian.
Karena negara yang sehat bukan negara yang bergantung pada satu tokoh. Melainkan negara yang memiliki institusi yang hidup. Tokoh boleh berganti. Pemilu boleh berganti. Kekuasaan boleh berpindah.
Tetapi pelayanan kepada rakyat harus tetap berjalan. Itulah warisan yang sesungguhnya. Bukan sekadar karisma yang dikenang. Melainkan sistem yang tetap bekerja, bahkan ketika sang pemimpin telah meninggalkan panggung. (red)