TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai mempersiapkan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga optimalisasi pendapatan daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang digelar di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (4/8/2026).
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra hadir mewakili Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan yang pada waktu bersamaan mengikuti pembahasan KUA-PPAS APBD di DPRD Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Revisi Retribusi Pasar Tak Perlu Tunggu 3 Tahun, Hipatas Nilai Pemkot Keliru Tafsirkan AturanDefisit APBD Kota Tasikmalaya Terus Membengkak! Pinjaman Ditahan, Pemangkasan TPP ASN Segera Terwujud
Dalam kesempatan tersebut, Diky didampingi Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala DPMPTSP, serta Kepala Dinas PUTR.
Mereka menyimak langsung paparan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penguatan kolaborasi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdampak.
Diky Candra mengatakan forum tersebut bukan sekadar seremoni antarlembaga, melainkan menjadi ruang sinkronisasi agar pemerintah daerah memiliki arah yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan daerah.
“Ini menjadi kesempatan bagi Kota Tasikmalaya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian ATR/BPN. Yang dibahas bukan hanya administrasi, tetapi bagaimana pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga optimalisasi pendapatan daerah bisa semakin baik,” ujarnya.
Ia menuturkan, meski agenda sempat mengalami keterlambatan sekitar satu jam sehingga para peserta harus menunggu sebelum acara dimulai, seluruh rangkaian rapat berlangsung lancar hingga selesai pada sore hari.
Menurut Diky, berbagai program yang ditawarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi harus dimanfaatkan secara maksimal.
Sebab, di tengah tantangan fiskal daerah, kolaborasi menjadi salah satu “bahan bakar” agar roda pembangunan tetap bergerak.
Baca Juga:Lorong Merah Putih di Tasikmalaya Hidupkan Gotong Royong, Gang Disulap Jadi Simbol Semangat HUT ke-81 RIKenaikan Retribusi Pasar Diprotes, Pedagang Ancam Mogok Massal dan Kepung Balai Kota Tasikmalaya
“Dalam kondisi seperti sekarang, daerah tidak cukup berjalan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dan potensi daerah bisa dioptimalkan,” katanya.
Berdasarkan hasil rapat, terdapat sembilan paket program kerja sama yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN kepada pemerintah daerah.
Di antaranya integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan pendaftaran tanah, pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), KKN Tematik Pertanahan, integrasi KP2B/RP2B ke dalam RTRW, percepatan penyusunan RDTR terintegrasi OSS, integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah, serta optimalisasi peran GTRA dalam penyelesaian isu pertanahan dan tata ruang.