TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemkot Tasikmalaya memilih menahan rencana pinjaman daerah di tahun anggaran 2026 meski tekanan fiskal masih membelit.
Di sisi lain, skenario pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN mulai disiapkan sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan, opsi pinjaman daerah tidak akan ditempuh pada tahun berjalan.
Baca Juga:Lorong Merah Putih di Tasikmalaya Hidupkan Gotong Royong, Gang Disulap Jadi Simbol Semangat HUT ke-81 RIKenaikan Retribusi Pasar Diprotes, Pedagang Ancam Mogok Massal dan Kepung Balai Kota Tasikmalaya
Pemerintah lebih memilih mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur yang masuk dalam perencanaan RKPD 2027.
“Kalau di tahun berjalan kita tidak bakal lakukan pinjaman. Untuk 2027 memang ada dua opsi, pinjaman atau KPBU. Tapi arahnya kita fokus ke KPBU dulu,” ujar Viman kepada Radar, Selasa (4/8/2026).
Terang Viman yang ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD, simpul KPBU telah dibentuk dan akan didampingi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pemkot juga telah mengajukan surat pendampingan sebagai bagian dari persiapan kerja sama pembangunan infrastruktur.
Salah satu proyek yang diproyeksikan menggunakan skema tersebut ialah pembangunan dan penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, kata Viman, pemerintah masih berupaya memastikan seluruh belanja wajib, pelayanan publik, dan program prioritas tetap berjalan.
Karena itu, setiap pos anggaran kini disisir dengan pendekatan efisiensi.
“Kami terus membuat rumus agar fiskal yang ada tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat maupun belanja yang mengikat bisa terpenuhi,” katanya.
Baca Juga:Tasik Pintar Bidik Anak Miskin Sejak TK, Viman Siapkan Fondasi Generasi Emas dan Tekan ATSPiala Soeratin 2026 Tuntas! Walaupun Gagal Jadi Tuan Rumah Jabar, Wakil Kota Tasikmalaya Siap Berburu Prestasi
Namun, jalan keluar tersebut belum sepenuhnya mampu menutup lubang defisit yang totalnya kini hampir mencapai angka Rp200 miliar.
Pemkot masih berharap pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sekitar Rp52 miliar dan dana PBI dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar Rp27 miliar.
Viman mengaku telah menyampaikan langsung kondisi keuangan Kota Tasikmalaya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Meski secara sistem pemerintah daerah dinilai masih mampu membayar belanja pegawai, ia menilai Kota Tasikmalaya tetap membutuhkan relaksasi fiskal.