PANGANDARAN, RADARTASIK.ID–Surat Edaran imbauan Infak dan sedekah di momen Milangkala ke-14 Pangandaran menjadi kontroversi. DPRD meminta edaran itu dicabut karena dianggap dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan seremonial serta berpotensi masalah hukum.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menilai bahwa edaran infak tersebut ditujukan untuk kegiatan milangkala. Di mana ASN diminta menyisihkan uang dengan nominal Rp 14.000 sampai Rp 1,4 juta.
“Surat yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Sekda kaitan dengan infak, iuran untuk kegiatan Milangkala,” ungkapnya, Senin (5/10/2026)..
Baca Juga:BPBD Sebatas “Calo”, Pemkot Tasikmalaya Belum Punya Pengolahan Sumber Air MandiriK3S: Tiga Huruf, Banyak Urusan!
Maka dari itu pihaknya menegaskan bahwa pemkab harus mencabut surat edaran soal infaq dan sedekah yang ditujukan kepada para ASN. “Kami minta itu dicabut,” tegasnya
Menurutnya, surat edaran tersebut akan membebani para ASN yang tentunya tidak sama kemampuan ekonominya. Bahkan, dirinya pun khawatir bisa memicu persoalan hukum. “Bukan hanya membebani gitu kan, tetapi khawatir ini menjadi persoalan hukum. Sehingga saran DPRD untuk tidak melanjutkan ya kegiatan itu,” katanya.
Urusan infak dan sedekah, lanjut Asep, sudah ada lembaga yang mengelolanya. Sehingga menurutnya pemda tidak perlu ada intervensi melalui surat edaran. “Lakukan saja melalui Baznas, kami juga minta agar pemerintah memisahkan mana kegiatan milangkala mana non milangkala,” katanya
Terkait kontroversi itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan infak dan sedekah tersebut memang dilakukan dalam rangka Milangkala ke-14. Namun bukan berarti untuk kebutuhan operasional acar.
Penghimpunan dana itu pun bersifat imbauan dan sukarela, setelah terkumpul akan disalurkan langsung kepada fakir miskin serta anak yatim di Pangandaran.
Citra pun meminta masyarakat tidak mudah termakan spekulasi liar, mengingat seluruh pengeluaran anggaran daerah tetap dikawal secara ketat demi asas kemaslahatan publik
Mengenai peringatan Milangkala, Citra juga menegaskan pihaknya menghindari kegiatan yang sifatnya seremonial saja. Karena di tengah keuangan daerah yang masih minus, pihaknya pun tidak ingin anggaran yang ada jadi mubazir. “Kita sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, tidak mungkin juga saya menghabis-habiskan uang buat seremonial. Lebih baik dipakai bayar utang oleh saya, betul tidak? Dibanding hura-hura, tidak mungkin,” katanya.