PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran masih mematangkan skema pengelolaan objek wisata Citumang. Pembahasan dilakukan bersama Perum Perhutani karena kawasan wisata alam tersebut berada di bawah kewenangan perusahaan pengelola hutan negara itu.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengatakan, proses penjajakan dan penyelarasan kewenangan masih berlangsung. Pemkab terus berkomunikasi dengan Perhutani untuk merumuskan pola kerja sama yang tepat dalam pengelolaan destinasi tersebut.
“Kalau Citumang masih berproses. Karena memang Citumang itu di bawah Perhutani,” ujar Citra kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Baca Juga:Boncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari HondaBREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI
Pemkab berharap penataan pengelolaan Citumang dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi tata kelola pariwisata. Pembenahan tersebut juga diharapkan meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara serta menarik minat investor untuk mengembangkan sektor pariwisata di Pangandaran.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran tetap melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di sekitar Citumang. Meski kawasan tersebut berada di bawah pengelolaan Perhutani, usaha masyarakat, termasuk penyedia jasa wisata air body rafting, tetap menjadi bagian dari objek pendataan dan pajak daerah.
Pelaku usaha diwajibkan mengikuti pendataan ulang dan memenuhi standar operasional melalui dua sistem digital milik pemerintah daerah, yakni Sipelita dan Guripa.
Sipelita atau Sistem Identifikasi Pelaku Usaha Pariwisata digunakan untuk mendata seluruh pelaku usaha sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Hingga kini, lebih dari 9.000 pelaku usaha telah masuk dalam pangkalan data tersebut. Pendataan mencakup seluruh kawasan wisata di Pangandaran, bukan hanya enam destinasi utama yang dikelola langsung pemerintah daerah.
Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Disparbud Pangandaran Irna Kusmayanti mengatakan, pendataan pelaku usaha harus mencakup seluruh destinasi wisata, termasuk kawasan yang pengelolaannya berada di bawah pihak lain.
“Karena Dinas Pariwisata bukan cuma ngurus yang enam ini. Termasuk Citumang juga itu kan harus kita urus,” tutur Irna. (Deni Nurdiansah)
