PD KAMMI Kota Tasikmalaya Dorong Pembentukan Aturan Anti LGBT

Kammi kota tasikmalaya, perda anti lgbt
Pengurus dan kader PD KAMMI Kota Tasikmalaya mengampanyekan anti LGBT dan mendorong penyusunan rancangan Perda dalam aksi yang dilaksanakan di Jalan HZ Mustofa, Minggu (15/11/2026).
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sudah tidak dipungkiri keberadaannya, termasuk di Tasikmalaya. Hal ini dinilai meresahkan dan perlu ada regulasi tegas untuk menyelamatkan masyarakat.

Hal itu menjadi perhatian Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tasikmalaya yang melakukan aksi damai di Jalan HZ Mustofa, sekitar tugu Asma’ul Husna, Minggu (15/11/2026). Mereka menilai keresahan masyarakat terhadap fenomena LGBT perlu direspons serius oleh pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.Ruang dialog serta kajian regulasi dinilai sangat perlu, guna memastikan bahwa persoalan tersebut mendapatkan perhatian secara serius, komprehensif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.Terlebih lagi, dampak dari LGBT sendiri memunculkan masalah kesehatan, yakni perkembangan kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Di mana data yang dia peroleh, ada 147 kasus baru sepanjang Januari hingga Oktober 2026 di Kota Tasikmalaya yang didominasi kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL) pada kelompok usia produktif.Data tersebut semestinya menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan seksual di masyarakat membutuhkan perhatian serius. Pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi, pemeriksaan dini, pendampingan, serta kebijakan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi, S.E., mendorong DPRD Kota Tasikmalaya bisa menangkap aspirasi ini. Di mana perlu adanya regulasi daerah yang mengatur persoalan terkait fenomena LGBT.”Kami mendorong DPRD Kota Tasikmalaya untuk membuka ruang pembahasan dan kajian terhadap usulan rancangan peraturan daerah terkait fenomena LGBT, serta mempertimbangkan agar usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tasikmalaya Tahun 2027,” ungkapnya.Selain mendorong pembentukan regulasi, KAMMI juga memandang perlunya ada penguatan pendidikan keluarga, perlindungan anak dan remaja, edukasi kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS. Dalam hal ini, PD KAMMI Tasikmalaya juga siap mengawal persoalan ini melalui advokasi, dialog kelembagaan, serta partisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan daerah.Diharapkan, DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat ini untuk dibahas secara serius, sehingga usulan regulasi terkait fenomena LGBT dapat dikaji dan dipertimbangkan dalam Propemperda Kota Tasikmalaya Tahun 2027.(Rangga Jatnika)

0 Komentar