“Secara normatif memang masih mampu membayar belanja pegawai. Tetapi kami juga melaporkan bahwa Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat sehingga membutuhkan dukungan transfer ke daerah,” terangnya.
Tekanan fiskal tersebut turut berdampak pada kebijakan internal pemerintah. Salah satunya ialah rencana pengurangan TPP ASN yang kini masih dibahas bersama DPRD.
Menurut Viman, pemotongan TPP merupakan salah satu strategi efisiensi selain memangkas belanja modal yang tidak menjadi prioritas.
Baca Juga:Lorong Merah Putih di Tasikmalaya Hidupkan Gotong Royong, Gang Disulap Jadi Simbol Semangat HUT ke-81 RIKenaikan Retribusi Pasar Diprotes, Pedagang Ancam Mogok Massal dan Kepung Balai Kota Tasikmalaya
“TPP memang menjadi salah satu strategi efisiensi. Tentu ada dampaknya terhadap take home pay ASN. Tetapi sampai bulan ketujuh tahun ini TPP masih dibayarkan penuh,” bebernya.
Ia menegaskan besaran pemotongan belum diputuskan karena masih dibahas bersama DPRD. Pemerintah, kata dia, berharap loyalitas ASN tetap terjaga meski nantinya terjadi penyesuaian pendapatan.
“Saya yakin loyalitas ASN tetap sama. Yang kita minta sekarang adalah bersama-sama menghadapi tantangan fiskal ini demi pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Viman juga mengingatkan bahwa efisiensi tidak hanya menyasar TPP, tetapi juga belanja modal dan sejumlah pengeluaran lain yang dinilai belum menjadi prioritas.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim menegaskan pembahasan pinjaman daerah belum menjadi keputusan akhir.
Menurutnya, pemerintah dan DPRD masih fokus memperjuangkan tambahan transfer dari pemerintah pusat.
“Besok Pak Wali juga langsung ke Kementerian Keuangan. Kita bukan hanya mengirim surat, tetapi menjemput bola agar transfer daerah sebesar Rp52 miliar itu bisa segera direalisasikan,” tutur Aslim.
Ia optimistis kondisi fiskal Kota Tasikmalaya mulai membaik pada 2027.
Baca Juga:Tasik Pintar Bidik Anak Miskin Sejak TK, Viman Siapkan Fondasi Generasi Emas dan Tekan ATSPiala Soeratin 2026 Tuntas! Walaupun Gagal Jadi Tuan Rumah Jabar, Wakil Kota Tasikmalaya Siap Berburu Prestasi
Selain peluang tambahan transfer pusat, Pemprov Jawa Barat juga diproyeksikan mengalokasikan bantuan sekitar Rp300 miliar bagi daerah.
“Kami optimistis 2027 kondisi fiskal akan kembali pulih dan normal,” jelasnya.
Aslim menandaskan, DPRD saat ini tengah membahas KUA-PPAS APBD murni dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Bapenda bahkan menyatakan siap menaikkan PAD sekitar 10 persen. Itu saja nilainya sudah lebih dari Rp20 miliar,” tandasnya.
Di tengah tekanan defisit, tarik-ulur pinjaman daerah, hingga rencana pemangkasan TPP ASN, Pemkot dan DPRD kini berpacu menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan.