BUMDes, koperasi, kelompok tani, pesantren, komunitas perempuan, serta kelompok pemuda harus dibangun dalam satu ekosistem ekonomi. Pengembangan usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi perlu didukung oleh jaringan produksi dan pemasaran antardesa.
Dana desa juga harus lebih diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan pendapatan, lapangan kerja, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar. Dengan demikian, desa tidak sekadar membangun fasilitas, tetapi membangun kemampuan ekonomi masyarakat.
Apabila desa tumbuh, tekanan urbanisasi dapat dikurangi. Generasi muda tidak harus selalu meninggalkan kampung halaman untuk memperoleh pekerjaan dan masa depan yang layak.
Keempat, Mempercepat Pemerataan Infrastruktur
Baca Juga:Sulalatul Huda dan Sebelas Penjaga Amanah!Sejarah Singkat Kabupaten Tasikmalaya
Kesenjangan konektivitas masih menjadi salah satu tantangan Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi jalan, jembatan, irigasi, akses air bersih, transportasi, listrik, dan jaringan internet sangat menentukan pergerakan ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur harus menggunakan pendekatan kewilayahan. Prioritas perlu diberikan kepada wilayah yang memiliki tingkat keterisolasian tinggi, pelayanan dasar rendah, dan potensi ekonomi yang belum berkembang.
Namun, pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan risiko bencana. Kabupaten Tasikmalaya memiliki kawasan pegunungan, pesisir, pertanian, hutan, dan daerah rawan bencana yang memerlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Jangan sampai pembangunan hari ini justru menciptakan kerusakan lingkungan yang harus dibayar mahal oleh generasi mendatang. Kemajuan harus berjalan bersama dengan perlindungan sumber air, lahan pertanian, kawasan pesisir, hutan, dan keanekaragaman hayati.
Kelima, Membangun Pemerintahan yang Efektif dan Terpercaya
Seluruh agenda pembangunan tersebut membutuhkan pemerintahan yang profesional, terbuka, dan berintegritas. Pemerintah daerah tidak cukup hanya tertib secara administratif, tetapi juga harus efektif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Perencanaan pembangunan harus berdasarkan data yang akurat. Program antarperangkat daerah harus terintegrasi dan tidak berjalan dalam sekat sektoral. Evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan administratif, melainkan harus menilai manfaat dan dampak program.
Masyarakat juga harus memperoleh akses terhadap informasi pembangunan. Pemerintah dapat menyediakan dasbor publik yang menampilkan target, anggaran, kemajuan program, dan hasil pembangunan pada setiap kecamatan.
Baca Juga:Prabowo Tunjuk Pria Kelahiran Tasikmalaya Ini Jadi Wakil Jaksa AgungHari Anak Nasional Dibayangi Bullying, UPTD PPA Kota Tasikmalaya Soroti Peran Keluarga sebagai Pangkal Masalah
Transparansi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan cara membangun kepercayaan. Ketika masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, berapa anggarannya, dan apa hasilnya, ruang partisipasi sekaligus pengawasan publik akan semakin kuat.