Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,69 persen. Namun, rendahnya pengangguran terbuka tidak selalu berarti seluruh masyarakat telah memperoleh pekerjaan yang produktif dan layak. Sebagian masyarakat dapat saja bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, tanpa perlindungan sosial, dan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi.
Karena itu, tantangan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Mengubah Orientasi dari Belanja Menjadi Hasil
Salah satu persoalan mendasar pemerintahan daerah adalah kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan penyerapan anggaran. Ketika anggaran terserap tinggi, program sering dianggap berhasil. Padahal, anggaran yang habis belum tentu menghasilkan perubahan sosial yang berarti.
Baca Juga:Sulalatul Huda dan Sebelas Penjaga Amanah!Sejarah Singkat Kabupaten Tasikmalaya
Ke depan, paradigma tersebut harus diubah dari pendekatan berbasis kegiatan menjadi pendekatan berbasis hasil. Setiap rupiah APBD harus dapat dijelaskan hubungannya dengan perbaikan kehidupan masyarakat.
Anggaran pendidikan harus dihubungkan dengan berkurangnya anak putus sekolah, meningkatnya literasi dan numerasi, serta membaiknya kompetensi lulusan. Anggaran kesehatan harus dikaitkan dengan menurunnya kematian ibu dan bayi, stunting, penyakit menular, dan kesenjangan pelayanan kesehatan. Anggaran infrastruktur harus dinilai berdasarkan pengaruhnya terhadap konektivitas ekonomi, kelancaran distribusi hasil pertanian, dan terbukanya kawasan produktif baru.
Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029 sebenarnya telah mengidentifikasi berbagai isu strategis, mulai dari lingkungan hidup dan ketahanan bencana, kemiskinan, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, ekonomi desa, investasi, nilai tambah sektor unggulan, hingga tata kelola pemerintahan.
Persoalannya bukan lagi kekurangan daftar masalah, melainkan bagaimana memastikan prioritas tersebut diterjemahkan menjadi program yang terintegrasi, terukur, dan konsisten.
Pertama, Melakukan Lompatan Pembangunan Manusia
Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan lompatan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan tidak boleh hanya mengejar jumlah sekolah atau ruang kelas, tetapi harus menjamin kualitas pembelajaran dan pemerataan kesempatan.
Kesenjangan pendidikan antara wilayah utara, tengah, dan selatan harus dikurangi. Anak-anak di kawasan perdesaan dan wilayah terpencil harus memperoleh kualitas guru, sarana belajar, akses internet, serta layanan pendidikan yang setara.
Pendidikan menengah dan pelatihan kerja juga harus dihubungkan dengan kebutuhan ekonomi daerah. Sekolah kejuruan, pesantren, balai latihan kerja, perguruan tinggi, dan dunia usaha perlu membangun sistem pelatihan bersama dalam bidang pertanian modern, pengolahan pangan, ekonomi digital, pariwisata, industri kreatif, perbengkelan, serta kewirausahaan.