TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kabar itu terus beredar. Dari ruang rapat. Ke ruang kopi. Dari meja birokrat. Ke meja anggota DPRD.
Angkanya membuat orang terdiam. Rp200 miliar. Bukan Rp20 juta. Bukan Rp2 miliar. Tetapi Rp200 miliar.
Jumlah yang disebut-sebut merupakan akumulasi berbagai kewajiban yang belum terselesaikan.
Ada sisa defisit sekitar Rp50 miliar. Ada tunda bayar sekitar Rp49 miliar. Ada kewajiban terhadap PPPK. Ada gaji dan berbagai kewajiban lainnya. Semua menumpuk menjadi satu gunung besar bernama defisit.
Baca Juga:Defisit yang DirencanakanTebak-tebakan, Calon Pemilik Tiga Kursi Dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya!
Kalau angka itu benar, maka Kota Tasikmalaya sedang menghadapi salah satu tantangan fiskal terbesar dalam sejarahnya.
Yang menarik, persoalan ini melahirkan satu pertanyaan sederhana. Bukankah pemerintah Kota Tasikmalaya punya TAPD? Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Namanya memang tidak populer. Tidak setenar wali kota. Tidak setenar ketua DPRD.
Bahkan sebagian masyarakat mungkin baru mendengarnya hari ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang seharusnya paling tahu isi dompet daerah.
Mereka bukan tim sembarangan. Di dalamnya ada Sekda. Ada Bappelitbangda. Ada BPKAD. Ada Bapenda. Ada Inspektorat. Ada unsur-unsur strategis lainnya.
Mereka bertugas menyusun, menyaring, menghitung, mengoreksi, hingga memastikan APBD tetap sehat. Kalau di perusahaan, mereka adalah direksi keuangan.
Kalau di rumah tangga, mereka adalah suami dan istri yang sama-sama tahu berapa uang di dompet dan berapa tagihan yang harus dibayar.
Maka publik wajar bertanya. Jika kondisi fiskal memang sedang mengarah ke Rp200 miliar kewajiban dan defisit, apakah tanda-tandanya tidak terlihat sebelumnya?
Baca Juga:Bertahan Hidup Tanpa Bawang Merah!Dari Tasikmalaya untuk 2029, Laskar Gerindra yang Tak Akan Berhenti Bergerak!
Karena defisit sebesar itu tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan. Sedikit demi sedikit. Tahun demi tahun.
Diawali dari target pendapatan yang terlalu optimistis. Dilanjutkan dengan belanja yang terlalu berani. Lalu ditambah program-program baru yang terus berdatangan.
Sebagian karena kebutuhan. Sebagian karena tuntutan politik. Sebagian lagi karena semua orang ingin programnya dianggap prioritas.
Akibatnya APBD menjadi seperti koper yang terus dipaksa menampung barang. Padahal resletingnya sudah sulit ditutup.
Yang lebih mengherankan, ketika tanda-tanda defisit mulai muncul, justru muncul semakin banyak program baru.