JAKARTA, RADARTASIK.ID — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penertiban sekitar 1.000 tambang ilegal dinilai harus menjadi titik evaluasi terhadap kinerja TNI dan Polri. Penertiban tersebut dinilai sekaligus memperlihatkan perlunya pemerintah meninjau kembali pelibatan kedua institusi dalam berbagai sektor di luar tugas profesionalnya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyampaikan pandangan tersebut kepada wartawan, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Ray, persoalan tambang ilegal tidak cukup hanya dilihat sebagai momentum untuk melakukan evaluasi. Ia menilai pemerintah perlu mengkaji kembali arah kebijakan yang selama ini mendorong TNI dan Polri masuk ke berbagai bidang di luar tugas pokok masing-masing.
Baca Juga:DEEP Indonesia: Pernyataan Presiden soal Tambang Ilegal Harus Jadi Momentum Evaluasi TNI-PolriKepala Dinas PMD Baru Dilantik, Bupati Tasikmalaya Minta Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal
“Masalahnya bukan lagi pada tidak ada momentum, tapi pada pribadi pak Prabowo sendiri. Pada dasarnya, beliau sedang menghadapi efek kebijakan beliau sendiri,” kata Ray.
Ray berpandangan, semakin luasnya keterlibatan TNI dan Polri dalam urusan nonprofesional dapat berisiko menggeser perhatian dari tugas utama kedua institusi tersebut. Padahal, TNI dan Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara serta memastikan penegakan hukum berjalan terhadap pihak yang merugikan negara.
“Ujungnya kewajiban profesional TNI/polri malah terabaikan. Yakni mengamankan kekayaan negara dan menegakan hukum kepada mereka yang merusak dan mencuri kekayaan negara tersebut,” kata Ray.
Karena itu, menurut Ray, persoalan tambang ilegal semestinya menjadi pengingat agar TNI dan Polri kembali memperkuat fokus pada tugas pokoknya. Terutama dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan kepentingan negara.
Ia juga mengingatkan bahwa pola pelibatan aparat dalam berbagai program di luar tugas utama dapat kembali menimbulkan persoalan serupa apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh.
“Saya tidak heran melihat sikap Pak Prabowo yang melompat-lompat ini. Mungkin besok lusa beliau akan mendorong lagi Polisi/TNI ke ranah non profesional mereka,” kata Ray.
Ray kemudian menyoroti sejumlah program pemerintah yang melibatkan kepolisian, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penanaman jagung. Sementara itu, TNI juga disebut didorong untuk mengambil bagian dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.