Karena negara memang menghargai pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, ketelitian dan tanggung jawab besar.
Tidak ada yang salah dengan honor itu. Justru yang menjadi pertanyaan adalah hasilnya.
Karena dalam dunia profesional, honor dan tanggung jawab selalu berjalan beriringan.
Semakin besar tanggung jawab. Semakin besar pula tuntutan hasil.
Baca Juga:Defisit yang DirencanakanTebak-tebakan, Calon Pemilik Tiga Kursi Dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya!
Pemerhati anggaran dari Inisiatif, Nandang Suherman, mengaku heran melihat polemik yang berkembang.
Menurutnya ada dua narasi yang kini saling bertabrakan. Di satu sisi muncul informasi tentang defisit, tunda bayar, hingga penghentian sejumlah program dan proyek.
Namun di sisi lain, berdasarkan data yang tersedia di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), kondisi kas daerah disebut masih menunjukkan posisi yang relatif aman.
Artinya uang kas masih ada. Di sinilah publik mulai bingung. Kalau uangnya tidak ada, mengapa data kas menunjukkan masih tersedia?
Kalau uangnya ada, mengapa program harus ditahan? Kalau proyek dihentikan, apa yang sebenarnya sedang ditunggu?
Menurut Nandang, persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Sebab antara kas daerah dan defisit bukanlah hal yang selalu sama.
Kas adalah uang yang tersedia hari ini. Sedangkan defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja dalam periode tertentu.
Baca Juga:Bertahan Hidup Tanpa Bawang Merah!Dari Tasikmalaya untuk 2029, Laskar Gerindra yang Tak Akan Berhenti Bergerak!
Seseorang bisa saja masih memiliki uang di rekening. Tetapi memiliki kewajiban yang jauh lebih besar di belakangnya.
Begitu juga pemerintah. Karena itu yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar perdebatan angka.
Tetapi transparansi. Berapa sebenarnya posisi kas daerah saat ini? Berapa kewajiban yang harus segera dibayar?Berapa tagihan pihak ketiga yang sudah jatuh tempo? Berapa kebutuhan gaji, PPPK, dan operasional hingga akhir tahun?
Sebab jika kas masih tersedia dan program tetap dihentikan, publik berhak mengetahui dasar kebijakannya.
Jangan sampai muncul spekulasi yang liar.
Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah sedang panik terhadap angka yang sebenarnya masih bisa dikelola. Atau sebaliknya.
Jangan sampai masyarakat dibuat tenang padahal kewajiban di depan mata jauh lebih besar daripada kemampuan membayarnya.
Karena yang paling berbahaya dalam pengelolaan keuangan bukan kekurangan uang. Melainkan kekurangan keterbukaan.