Surplus Dagang Menipis, Inflasi Naik di Atas Ekspektasi
Dari sisi data ekonomi domestik, pasar juga menerima sinyal yang kurang nyaman.
Neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 hanya mencatat surplus US$90 juta.
Angka ini turun tajam dibandingkan surplus Maret 2026 yang mencapai US$3,3 miliar dan menjadi surplus terendah sejak Indonesia terakhir kali mencatat defisit pada April 2020.
Capaian tersebut juga jauh di bawah ekspektasi konsensus Bloomberg yang memperkirakan surplus US$1,35 miliar.
Baca Juga:Ekspor-Impor Indonesia April 2026 Melesat, Neraca Perdagangan Tetap SurplusKunjungan Wisatawan Mancanegara Naik, Tapi Wisnus dan Wisnas Turun: Apa yang Terjadi di Pariwisata April 2026?
Surplus dagang yang semakin tipis dapat memperlemah bantalan eksternal Indonesia, apalagi ketika rupiah sedang berada dalam tekanan besar.
Pada saat yang sama, inflasi Indeks Harga Konsumen Indonesia pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen secara tahunan.
Angka ini naik dari inflasi April 2026 sebesar 2,42 persen dan melampaui ekspektasi konsensus yang memperkirakan inflasi 2,98 persen.
Meski masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 plus minus 1 persen, kenaikan inflasi tetap membuat pasar lebih waspada.
Kombinasi inflasi yang naik dan rupiah yang melemah sering menjadi sinyal tidak enak bagi investor.
Satu sisi menunjukkan tekanan harga di dalam negeri.
Sisi lain menunjukkan tekanan eksternal terhadap mata uang.
Jika dua tekanan ini bergerak bersama, kebijakan moneter biasanya harus bekerja lebih keras.
Sentralisasi Ekspor Komoditas Jadi Overhang Baru
Salah satu isu yang paling banyak menyita perhatian pasar adalah kebijakan sentralisasi ekspor komoditas.
Baca Juga:Transportasi Indonesia April 2026: Penumpang Pesawat Domestik Anjlok, Kereta Api Justru Terus MelajuGTS Internasional Tbk Catat Rugi Bersih US$0,9 Juta di Kuartal Pertama 2026, Margin Kotor Jadi Sorotan
Reuters melaporkan bahwa sejumlah kelompok usaha di Indonesia mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan panduan teknis terkait kebijakan baru tersebut.
Kebijakan ini mencakup ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy melalui perusahaan yang dikendalikan negara, Danantara Sumberdaya Indonesia.
Kebijakan ini juga berkaitan dengan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank-bank Himbara.
Pemerintah menilai langkah tersebut dapat memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas rupiah, serta menekan praktik under-invoicing dalam ekspor komoditas.
Namun, dari sudut pandang pelaku pasar, niat baik kebijakan belum cukup. Yang dibutuhkan adalah kepastian operasional.
Pelaku usaha membutuhkan jawaban yang konkret mengenai bagaimana kontrak berjalan, bagaimana harga ditetapkan, bagaimana pembayaran dilakukan, dan bagaimana transaksi lama diperlakukan dalam masa transisi.