TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Polemik kenaikan retribusi Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya tak lagi sekadar soal tarif.
Di balik protes pedagang yang merasa “dicekik” kenaikan pungutan, mulai terkuak persoalan lama yang disebut-sebut menjadi bara dalam sekam pengelolaan pasar tradisional terbesar di Tasikmalaya itu.
Ketua Business Development Center (BDC) Tasikmalaya, Beng Haryono menilai gejolak yang terjadi saat ini dipicu akumulasi rasa ketidakadilan di kalangan pedagang.
Baca Juga:Pengacara Senior Tasik Jadi Tersangka, Dalih Spontan Kini Berbalik TekananLKPJ Wali Kota Tasikmalaya Disorot DPRD, Diky Candra Janji Benahi Kinerja OPD
Mulai dari dugaan kepemilikan kios lebih dari satu hingga penempatan kios yang dinilai tak merata.
“Bisa saja ada pedagang yang punya beberapa kios. Nah ini memunculkan kecemburuan sosial bagi pedagang lain,” ujar Beng kepada Radar, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, posisi kios yang dianggap strategis dan nonstrategis juga menjadi sumber polemik berkepanjangan. Meski retribusi dikenakan dengan pola yang sama, kondisi lapangan dinilai jauh berbeda.
“Transaksinya sama, tapi posisi kios berbeda. Itu yang akhirnya memunculkan kecemburuan,” katanya.
Tak hanya itu, Beng juga menyinggung adanya dugaan praktik lama yang berbau nepotisme dalam pengelolaan kios pasar.
Meski enggan merinci, ia menyebut kondisi tersebut membuat sebagian pedagang merasa tidak mendapat perlakuan adil.
“Mungkin ada praktik-praktik terdahulu yang terkesan nepotis. Jadi sekarang ketika ada kebijakan baru, pedagang jadi sensitif,” tuturnya.
Baca Juga:Sampah Menggunung di 4 Titik Kota Tasikmalaya, DLH Akui Armada Tua Jadi KendalaPedagang Protes Retribusi Naik, Pemkot Tasikmalaya Singgung Kios Ilegal
Ia menilai persoalan pasar seharusnya lebih dulu diselesaikan secara internal melalui Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (Hipatas), sebelum dibawa ke UPTD Pasar.
“Harusnya teman-teman Hipatas dulu yang mengurus dan menyerap aspirasi pedagang, baru dikonfirmasi ke UPTD supaya sinkron,” ucapnya.
Beng juga menyoroti lemahnya ketegasan pengelola pasar yang dinilai membuat persoalan terus melebar bak benang kusut tak kunjung digulung.
“Yang kami lihat ada kecemburuan sosial dan kurang tegasnya pengelolaan pasar. Akhirnya jadi polemik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Rahmat Sutarman mengakui pihaknya sejak awal tahun sudah beberapa kali menerima audiensi dari pedagang Pasar Cikurubuk terkait keberatan kenaikan retribusi.
Namun menurut dia, para pedagang sebenarnya siap membayar kenaikan tarif asalkan fasilitas pasar ikut dibenahi.