TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Akses jalan menuju SMA Negeri 11 Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Ketidakpastian pembangunan infrastruktur dasar itu memantik aksi protes puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bungursari di depan Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (24/4/2026).
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Asep Depo itu bukan sekadar unjuk suara, melainkan alarm keras atas lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan. Terlebih, persoalan ini muncul di saat krusial—menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“PPDB sudah di depan mata. Jumlah siswa akan bertambah, tapi akses jalan masih seperti ini. Anak-anak harus lewat jalur tambang atau gang sempit dari belakang perumahan,” ujar Asep dalam orasinya.
Baca Juga:Polisi di Kota Tasikmalaya Tebar Pesan Humanis saat Nobar Persib vs Arema358 Petinju Adu Jotos di Boxing Van Java Tasikmalaya, Ring Jadi Penawar Tawuran
Ia menilai, ketidakjelasan realisasi pembangunan jalan mencerminkan tarik-ulur kebijakan yang belum berpihak pada keselamatan siswa. Persoalan utamanya, kata dia, terletak pada status lahan yang berubah-ubah—dari semula disebut hibah, kini berujung tuntutan ganti rugi.
“Awalnya dihibahkan untuk sekolah dan aksesnya. Setelah sekolah berdiri, aksesnya justru diminta untuk dibayar. Ini yang membuat pembangunan tersendat,” katanya, menyindir kondisi yang dinilai ironi.
Dampaknya tak main-main. Siswa terpaksa melintasi jalur tak layak—dari area galian pasir hingga jalan sempit perumahan—yang jauh dari standar keamanan dan kenyamanan.
Keluhan serupa sebelumnya disampaikan Komite Sekolah SMA Negeri 11 Tasikmalaya. Ketua Komite, Nanang Nurjamil, menegaskan bahwa akses jalan merupakan hak dasar yang tidak bisa terus ditunda.
Menurut Nanang, sejak awal telah dirancang pembangunan jalan resmi sepanjang 350 meter dengan lebar 13 meter dari kawasan Mangin menuju sekolah. Jalan tersebut bahkan sudah diberi nama “Jalan Baru”. Namun, hingga kini, nama tinggal nama—fisik jalan tak kunjung nyata.
“Seharusnya itu jadi akses utama ke sekolah. Tapi sampai sekarang belum terwujud,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintah, mengingat kewenangan pembangunan berada di tingkat provinsi, sementara penyelesaian lahan menjadi ranah pemerintah kota.
Baca Juga:Cing Eling Jadi Alarm Moral Persit Kodim 0612 Tasikmalaya, Dari Rutinan Jadi Refleksi HidupKolam Dikuras, Ikan Raib: Aksi Senyap Maling di Mangkubumi Tasikmalaya
Di tengah keterbatasan akses, PPDB tetap berjalan. Tahun ini, SMA Negeri 11 Tasikmalaya menargetkan enam rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 240 siswa.