Bukan untuk iri. Bukan untuk menghitung rezeki orang. Tetapi untuk memastikan uang publik tidak sedang bekerja dua kali untuk satu orang, sementara pekerjaan publiknya juga menjadi dua.
Sebab kalau satu orang mendapat dua jabatan dan dua penghasilan, pertanyaan paling lucu sebenarnya bukan: “Kok bisa?”
Melainkan: “Yang dua itu jabatannya, penghasilannya, atau pekerjaannya?”
Kalau semuanya dua, barulah publik punya alasan untuk bertanya lebih panjang. Sebab rakyat tidak takut pejabat mendapat penghasilan.
Baca Juga:Unsil Kenalkan Kemasan Baru Gula Aren Kristal di TasikmalayaDidemo Mitra di Tasikmalaya, Maxim Indonesia Klarifikasi Soal Potongan Driver, Sebut Komisi 0–8 Persen
Rakyat hanya ingin memastikan: setiap rupiah dibayar untuk pekerjaan yang benar-benar dikerjakan. Dan setiap kursi yang diberikan memang diduduki oleh orang yang benar-benar layak mengawasi. (red)