TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Hak politik tidak mengenal batas fisik.
Pesan itu kembali ditegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Bahagia Kota Tasikmalaya, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU Kota Tasikmalaya memperluas pendidikan kepemiluan kepada kelompok pemilih pemula, marginal dan rentan.
Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang dinilai penting mendapat akses informasi kepemiluan secara setara.
Baca Juga:Buruh Tasikmalaya Geram ke Pemerintah, Ribuan Pekerja Siap Turun ke Jalan jika Haknya Tak DilindungiOjol Tasikmalaya Soroti Potongan hingga 28 Persen, Aplikator Didesak Setop Gerus Penghasilan Driver
KPU menilai pemilih disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi, menentukan pilihan secara mandiri serta terlibat dalam proses demokrasi.
Karena itu, pendidikan pemilih tidak cukup hanya menyampaikan tahapan pemilu secara formal.
Informasi kepemiluan juga harus dikemas agar mudah dipahami dan dapat diakses oleh kelompok dengan kebutuhan yang berbeda.
Anggota KPU Kota Tasikmalaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Leisa Dera, membenarkan adanya kegiatan sosialisasi tersebut.
“Jadi peserta didik mendapatkan materi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih, mengenali tahapan dan proses pemilu serta memahami kesetaraan hak setiap warga negara dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (11/9/2026).
Materi disampaikan dengan bahasa sederhana agar lebih mudah diterima peserta didik.
Penyampaian pun berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta dalam sesi tanya jawab dan komunikasi langsung dengan narasumber.
Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung.
Baca Juga:Timses Fauzan Layangkan Klarifikasi ke KADIN Jabar, Soroti Verifikasi yang Dinilai Tak Transparan di MukotaPendataan Perpustakaan Jadi Penentu IPLM, Pemkot Tasikmalaya Ingatkan Data Tak Valid Bisa Pengaruhi Anggaran
Para peserta menyimak materi, merespons pertanyaan serta berinteraksi dengan narasumber dalam suasana yang hangat dan komunikatif.
Bagi KPU, keterbatasan fisik, intelektual, mental maupun sensorik tidak seharusnya menjadi alasan seseorang kehilangan akses terhadap informasi dan hak politiknya.
Justru, tantangannya berada pada bagaimana penyelenggara pemilu memastikan informasi tersebut benar-benar sampai kepada seluruh warga negara.
Jangan sampai pemilu bicara soal kesetaraan di atas kertas, tetapi akses informasinya masih menyisakan pagar bagi kelompok rentan.
Pemilu yang inklusif menuntut penyelenggara tidak hanya membuka pintu pencoblosan, tetapi juga memastikan setiap pemilih memahami hak dan pilihannya.
KPU Kota Tasikmalaya berharap pendidikan pemilih berkelanjutan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan kepemiluan.