TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan perlindungan pekerja kembali mencuat di Tasikmalaya. Sejumlah buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menggeruduk Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (10/9/2026).
Tak sekadar datang membawa spanduk dan menyampaikan tuntutan, massa buruh mendesak pemerintah dan legislatif mengambil sikap konkret terkait perlindungan serta kepastian hak pekerja.
Aksi yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata, itu berjalan tertib dan kondusif.
Baca Juga:Ojol Tasikmalaya Soroti Potongan hingga 28 Persen, Aplikator Didesak Setop Gerus Penghasilan DriverTimses Fauzan Layangkan Klarifikasi ke KADIN Jabar, Soroti Verifikasi yang Dinilai Tak Transparan di Mukota
Namun, nada tuntutan massa cukup keras. Mereka meminta pemerintah tidak lagi menjadikan persoalan ketenagakerjaan sebatas bahan pembahasan yang berujung di meja rapat.
Para buruh mendesak adanya rekomendasi terkait pengesahan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan.
Mereka juga meminta Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya meneruskan aspirasi tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Bagi buruh, regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan hak pekerja tidak mudah diabaikan.
Koordinator aksi, Martin, menegaskan kedatangan massa ke gedung wakil rakyat bukan sekadar aksi seremonial.
Ia bahkan mengancam akan kembali mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons serius.
” Hari ini kami yakin, kami tidak sedang bermain. Apa yang kami tuangkan untuk kemaslahatan, demi kemanfaatan kaum buruh Indonesia. Supaya tidak terjadi lagi hal-hal begitu miris terjadi,” kata Martin.
Ia menyebut persoalan kebebasan berserikat di Kota Tasikmalaya masih menjadi sorotan.
Baca Juga:Pendataan Perpustakaan Jadi Penentu IPLM, Pemkot Tasikmalaya Ingatkan Data Tak Valid Bisa Pengaruhi AnggaranAturan Jadi Tameng, Transparansi Masih Buntung? SC Mukota V KADIN Kota Tasikmalaya Bantah Tudingan Penjegalan
Bahkan, menurut dia, pelanggaran terhadap hak normatif pekerja di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya masih cukup besar.
“Maka hari ini kami betul-betul datang ke sini untuk menunjukkan sikap dengan harga mati. Kami minta pemerintah untuk memberikan rekomendasi tertulis,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut teriakan massa aksi.
Martin menambahkan, aksi serupa dilakukan secara serempak di sejumlah daerah di Indonesia.
Ia pun mengapresiasi DPRD Kota Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya yang menerima langsung aspirasi buruh.
“Saya sangat berharap dan berterima kasih karena hari ini langsung diterima oleh Ketua DPRD, H Aslim dan perwakilan dari Pemkot,” ujarnya.
Desakan buruh kemudian mendapat respons dari pemerintah daerah dan DPRD Kota Tasikmalaya.