PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Penerapan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pangandaran, mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Perubahan yang merupakan tuntutan zaman
Salah seorang warga Kecamatan Padaherang Fadil Fadilah (37) mengatakan kepada Radar bahwa adanya ETLE di Kabupaten Pangandaran, secara aturan memang bagus, seiring dengan kemajuan teknologi di bidang lalu lintas saat ini.
“Tapi dari segi sosial, penerapan tersebut rasanya kurang pas kalau untuk saat ini,” katanya kepada Radar Kamis (1/10/2026).
Baca Juga:Asep MP: Tanyakan ke BKPSDM!Camat Rame-rame Masuk Studio
Alasan yang pertama adalah kurang siapnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Pangandaran, dalam penerimaan tilang elektronik atau ETLE. “SDM di kita kan tau sendiri lah, Jadi memang butuh proses sedikit demi sedikit, harus ada pendekatan dan sosialisasi, ” katanya.
Kemudian alasan yang kedua, Kabupaten Pangandaran merupakan kawasan yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara.
“Wisatawan yang datang pakai roda empat maupun roda dua, itukan tidak semua patuh berlalu lintas, kan kesannya nanti kurang bagus,” ujarnya.
Sementara soal anggaran yang mencapai Rp 1,3 Miliar, ia menilai harga tersebut cukup fantastis. “Coba kalau harga kameranya dibawah segitu, mungkin dengan nilai Rp 1,3 Miliar, bisa dipasang di beberapa titik,” lanjutnya.
Selain itu, anggaran sebesar itu bisa digunakan di kegiatan lain, yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Warga Wonoharjo Ajang (50) mengatakan, jika aturannya memang harus menerapkan ETLE, kebijakan tersebut tidak ada salahnya.
“Kalau sudah aturannya harus seperti itu ya tinggal terapkan,” jelasnya.
Jika aturannya sudah diterapkan, masyarakat tinggal patuh berlalu lintas seperti menggunakan helm, memakai spion, memakai sabuk pengaman dan lain-lain.
Baca Juga:Simsalabim, Cuti Kok Bisa Dilantik!Tiket Prioritas Kursi Dewas!
“Ya mungkin karena tuntutan zaman juga, nilang juga harus menggunakan teknologi canggih,” jelasnya.(Deni Nurdiansah)