PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran mengkritik keterlibatan Polres Pangandaran Gerakan Nasional Penanaman Bawang Putih Serentak yang dipusatkan di Bukit Nalangsa, Dusun Cigorowek, Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar pada Rabu (19/8/2026). Selain dinilai tidak cocok lokasi, kepolisian diminta untuk lebih fokus pada pemberantasan mafia pupuk.
Dalam keterangan yang dikirim ke Radar, HMI menilai program seremonial demi mengejar Rekor MURI nasional tersebut tidak selaras dengan kondisi geografis dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pangandaran.
Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Komisariat Pangandaran, Bayu Firman menyatakan, penanaman komoditas bawang putih di wilayah Langkaplancar adalah langkah yang tidak rasional secara sains pertanian (agroklimatologi).
Baca Juga:Pesta Rakyat Pagi Sampai Malam! Warga MPCR Tasikmalaya Peringati Kemerdekaan dengan Kreatif, Rukun dan GembiraRekayasa Lalu Lintas Kelewat Batas! Penutupan Jalan Dadaha Tasikmalaya Mempersulit Akses Mobilitas Warga
“Berdasarkan data Kementerian Pertanian, bawang putih lokal membutuhkan ketinggian di atas 1.000 mdpl dengan suhu dingin stabil agar bisa memekarkan umbi secara optimal,” katanya Minggu (23/8/2026)
Sementara untuk lokasi penanaman di Langkaplancar hanya berada di ketinggian 680 mdpl. Ia menilai hal itu memaksakan penanaman skala mikro di dataran rendah.
“Demi sekadar menggugurkan kewajiban laporan ke pusat adalah inefisiensi anggaran operasional yang tidak berdampak nyata pada hajat hidup petani lokal,” ucapnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak visi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto, melainkan mengkritisi metode eksekusinya di daerah yang terkesan mengabaikan kearifan lokal.
“Berdasarkan karakteristik daerah, pilar utama pangan Pangandaran adalah sektor padi, kelapa, kapulaga, dan perikanan laut, bukan bawang putih,” ucapnya.
Kata dia, petani di Langkaplancar pada hari ini tidak kekurangan orang untuk mencangkul, melainkan tercekik oleh kelangkaan pupuk subsidi dan permainan harga spekulan.
“Sangat ironis ketika anggaran operasional negara begitu mudah mengalir untuk memobilisasi seremoni pejabat di kebun bawang, sementara petani kecil harus berdarah-darah mengantre pupuk murah di lapangan,” tambahnya.
Baca Juga:Tidak Hanya Modal Tiup Peluit, Juru Parkir Digital Kota Tasikmalaya Berbeda Jauh dengan Jukir IlegalAwal Mula TPP Dipotong: Pernah Ada Skenario 50 Persen dan 10 Persen!
Guna menghadirkan kritik yang membangun dan selaras dengan kondisi kebatinan rakyat Pangandaran, HMI Komisariat Pangandaran melayangkan 3 desakan rasional kepada Polres dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
“Menuntut Kapolres beserta jajaran untuk mengalihkan energi personelnya dari aktivitas bercocok tanam seremonial menjadi aksi konkret memberantas mafia pupuk subsidi dan menyapu bersih praktik pungli di jalur distribusi pangan, atau wisata Pangandaran. Ketersediaan pupuk murah adalah kunci ketahanan pangan yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat,” ujarnya.