Ia mendesak agar sinergi program ketahanan pangan nasional di Pangandaran disesuaikan dengan geografi wilayah. Jika ada pemetaan lahan tidur, dorong untuk penanaman padi gogo atau komoditas lokal yang sudah pasti menghidupi dapur warga, serta berikan hak kelola lahan tersebut secara berkeadilan kepada petani penggarap miskin, bukan dikendalikan lewat rantai komando aparat.
“Menolak segala bentuk birokratisasi dan pendekatan keamanan di ruang kelola agraria sipil. HMI mendesak penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sipil serta mendorong Polres bersinergi dengan dinas terkait untuk membangun infrastruktur fisik yang mendesak, seperti fasilitas pipanisasi pengairan atau sumur bor di area persawahan Langkaplancar yang rawan kekeringan,” pungkasnya.(Deni Nurdiansah)