CIAMIS, RADARTASIK.ID – Efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi 40 desa di Kabupaten Ciamis yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 13 Desember 2026. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah desa harus mengatur ulang pembiayaan setiap tahapan Pilkades agar tetap dapat berjalan.
Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan nasional pada 2026 yang memangkas rata-rata Dana Desa (DD), dari sebelumnya sekitar Rp1 miliar menjadi sekitar Rp300 juta per desa. Di sisi lain, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) turut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk untuk membiayai pelaksanaan Pilkades serentak.
Keterbatasan anggaran itu juga dirasakan Desa Kujang. Pemerintah desa harus melaksanakan seluruh tahapan Pilkades dengan anggaran yang telah diefisienkan, sementara kebutuhan penyelenggaraan cukup besar.
Baca Juga:Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Temui Warga di Cibeureum Kota TasikmalayaHUT ke-25, DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Perkuat Komitmen Bersama Rakyat
Sekretaris Desa Kujang Dudung Hermawan mengatakan, pembiayaan Pilkades di Desa Kujang bersumber dari bantuan keuangan Kabupaten Ciamis melalui ADD.
Anggaran tersebut digunakan untuk honor 19 panitia Pilkades mulai September hingga Desember 2026. Besaran honor masing-masing Rp300.000 untuk ketua, Rp250.000 untuk wakil ketua, dan Rp200.000 untuk anggota. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk honor BPD Desa Kujang, panitia pemungutan suara di TPS, sewa sound system, alat sosialisasi, hingga sewa tablet untuk pelaksanaan pemungutan suara.
Termasuk nantinya saat pemungutan suara, anggaran juga dialokasikan untuk ketertiban dan keamanan, masing-masing satu orang dari desa, kepolisian, dan TNI.
Secara keseluruhan, Pilkades serentak akan digelar di 40 desa dengan perkiraan 167 TPS. Dari jumlah tersebut, delapan desa akan menerapkan sistem pemungutan suara secara digital, termasuk Desa Kujang.
“Sebanyak 40 desa dianggarkan Rp 1,4 miliar, selain untuk honor panitia Pilkades serentak juga sewa alat elektronik dalam pelaksanaan pemungutan suara, alat sosialisasi, dan lainnya. Sedangkan khusus di Pilkades Desa Kujang sekitar Rp 40 juta,” katanya kepada radar, kemarin.
Menurutnya, anggaran tersebut masih dirasakan kurang karena telah melalui proses efisiensi. Sementara Dana Desa sudah diarahkan untuk berbagai program prioritas nasional dan Pendapatan Asli Desa (PADes) relatif kecil sehingga tidak dapat banyak membantu pembiayaan Pilkades.