TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi Golkar, Nurul Awalin, memberikan sejumlah catatan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kota Tasikmalaya.
Rapat tersebut membahas penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, rapat paripurna juga mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 serta penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.
Baca Juga:Revitalisasi Sekolah: Swakelola Jangan Jadi Sandiwara!Peta Kuasa Menjelang Pertarungan Kadin!
Dalam kesempatan tersebut, Nurul Awalin menyoroti pentingnya pemerintah daerah memperkuat sektor pendapatan, khususnya melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan potensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Menurutnya, target pendapatan yang telah ditetapkan untuk 2026 harus benar-benar menjadi perhatian dan diupayakan dapat tercapai. Evaluasi terhadap capaian pendapatan juga diperlukan agar target pada 2027 dapat disusun secara realistis, namun tetap memiliki semangat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ingin ada dinas penghasil yang memiliki target di tahun 2026 dan target tersebut bisa tercapai. Jangan sampai target hanya ditetapkan, tetapi realisasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Nurul juga mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, pemanfaatan aplikasi seperti Prima Nyata perlu dioptimalkan agar proses pendataan, pengawasan, serta pemantauan potensi pendapatan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Ia menilai target pendapatan pada 2027 jangan sampai mengalami penurunan. Namun, penetapan target juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, potensi daerah, serta kemampuan masing-masing perangkat daerah dalam merealisasikannya.
“Target tahun 2027 jangan sampai menurun. Kita lihat kembali bagaimana capaian tahun ini. Kalau memang targetnya terlalu tinggi, harus dievaluasi. Tetapi sebisa mungkin APBD, khususnya dari sisi pendapatan, terus meningkat,” katanya.
Nurul menegaskan, peningkatan pendapatan daerah membutuhkan upaya serius dan tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendapatan.
Baca Juga:Tunggakan Setoran Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya Harus Segera Dievaluasi, Biar Tidak Semakin RugiDari Raja PLT ke Raja Anggaran!
Pemerintah Kota Tasikmalaya, menurutnya, perlu memperluas sumber pendapatan sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bahkan menggandeng DPRD Provinsi Jawa Barat, DPR RI.
Ia berharap adanya dukungan dan langkah konkret dari pemerintah provinsi serta pemerintah pusat untuk membantu daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya.