Menurut dia, pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu berapa potensi riil parkir di Kota Tasikmalaya.
Dari potensi tersebut, pemerintah kemudian dapat menetapkan target yang realistis untuk diserahkan kepada pihak ketiga.
“Kalau misalnya kita punya potensi Rp4,6 miliar, taruhlah targetkan Rp3 miliar. Serahkan ke pihak ketiga berikut petugasnya,” tambahnya.
Baca Juga:Lumba-Lumba Terdampar dan Mati di Pantai Timur PangandaranBeringin Tasikmalaya Mencari Pewaris!
Ia juga mengusulkan mekanisme pembayaran target dilakukan di muka. Dengan pola tersebut, pemerintah daerah tidak perlu terus-menerus mengejar setoran dari lapangan.
“Yang kedua bayar di muka. Jangan diangsur. Kalau diangsur mah moal mayar keneh,” ujarnya.
Menurutnya, skema tersebut dapat membuat pemerintah lebih tenang karena target penerimaan sudah ditetapkan sejak awal, sementara pihak ketiga memiliki tanggung jawab mengelola operasional di lapangan.
“Bayar di muka, sudah tenang pemerintah kota. Tinggal tunggu saja setoran dari target itu,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Tasikmalaya menyatakan digitalisasi parkir pada prinsipnya sudah berjalan. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goparullah mengatakan, penerapan awal dilakukan di kawasan HZ Mustofa dan didukung kamera pengawas atau CCTV.
“Programnya sudah berjalan, sudah ada sampel. Pertama yang dilaksanakan di HZ, kemudian juga ada CCTV dan sebagainya,” kata Asep kepada Radar, Minggu (9/8/2026).
Namun, Asep menegaskan penerapan digitalisasi tidak bisa dilakukan sekaligus di seluruh wilayah. Pemerintah masih mempertimbangkan kondisi lapangan, sumber daya manusia hingga kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga:Jejak Panjang Nandang Suryana!KADIN Kota Tasikmalaya! Kursi Belum Diperebutkan, Tapi Bayangannya Sudah Ada
“Tidak akan sepenuhnya kita melakukan pelaksanaan digitalisasi, tapi secara bertahap harus kita lakukan,” terangnya.
Menurut Asep, digitalisasi parkir merupakan salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dishub juga sebelumnya telah mencoba berbagai pola pengelolaan, termasuk program tanpa karcis, pelibatan pihak ketiga hingga skema digital.
“Berbagai upaya sudah dilaksanakan. Tapi mungkin belum ada titik temu untuk mana yang akan dijadikan yang baik untuk di Kota Tasikmalaya,” bebernya.
Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya Amran Saefullah sebelumnya juga menyebut infrastruktur pendukung sebenarnya telah tersedia. Sistem telah dibuat dan CCTV dipasang.
“Kami sudah membuat sistemnya, sudah memasang CCTV. Tinggal bagaimana sistem itu digunakan,” tutur Amran kepada Radar, Kamis (6/8/2026).