Sistem tersebut juga diarahkan menggunakan telepon pintar setelah penggunaan mesin EDC menghadapi kendala pada printer thermal. Di sisi lain, perwakilan vendor parkir Nanang Nurjamil menilai digitalisasi secara penuh belum tepat diterapkan sebelum kesiapan sumber daya manusia, kondisi lapangan dan kebiasaan masyarakat benar-benar diperhitungkan.
Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi mendorong percepatan digitalisasi parkir berbasis QRIS atau barcode. Sistem tersebut dinilai dapat membuat transaksi tercatat secara elektronik sekaligus menekan potensi kebocoran retribusi.
Kini, persoalan parkir di Kota Tasikmalaya tampaknya bukan lagi soal apakah teknologi tersedia atau tidak. Sistem sudah dibuat, CCTV sudah dipasang, dan uji coba telah dilakukan. Persoalan besarnya justru bagaimana sistem itu bekerja ketika berhadapan dengan jalanan, petugas, target setoran dan kebiasaan lama.
Baca Juga:Lumba-Lumba Terdampar dan Mati di Pantai Timur PangandaranBeringin Tasikmalaya Mencari Pewaris!
Sebab, kalau teknologi hanya berhenti di layar dan CCTV hanya sibuk merekam, digitalisasi parkir berisiko menjadi sekadar modernisasi tampilan, tetapi konservasi persoalan.
Di tengah kebutuhan meningkatkan PAD, Pemkot Tasikmalaya perlu memastikan digitalisasi parkir tidak sekadar mengganti karcis dengan barcode, tetapi benar-benar mengubah cara uang parkir dicatat, disetor dan diawasi. (Rezza Rizaldi)