TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya masih berupaya menutup sisa defisit APBD Perubahan 2026 yang kini berada di kisaran Rp27 miliar.
Sejumlah belanja rutin mulai disisir, dari alat tulis kantor (ATK), makan dan minum (mamin), hingga kegiatan yang dinilai belum berdampak langsung terhadap pelayanan dasar.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan rasionalisasi diarahkan agar program strategis daerah maupun program yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak terganggu.
Baca Juga:Kompetisi Sepakbola Antar Kecamatan di Tasikmalaya Diubah Jadi Laga Amal Usai Peserta Meninggal DuniaPantai Cibeureum Tasikmalaya Mulai Berbenah, Jangan Sampai Landmark Tinggal Kenangan KKN
“Kita sedang berusaha supaya menyeimbangkan neracanya,” ujar Viman saat ditemui usai Apel Gabungan di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin (21/9/2026).
“Yang tersisa sekitar Rp27 miliar itu, yang menjadi sasaran jangan dulu program strategis daerah dan yang mendukung strategis nasional berkaitan dengan SPM,” sambungnya.
Menurut dia, pemerintah lebih memilih menyisir belanja rutin yang dinilai belum memberikan dampak langsung.
Pemkot juga melihat kembali sejumlah kegiatan yang belum berkontrak untuk menentukan mana yang masih dapat disesuaikan.
“Lebih kita mengefektifkan belanja yang memang terkait dengan rutin. Termasuk ATK, mamin, dan kita lihat mana SPJ-SPJ yang bisa disesuaikan,” katanya.
Viman menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyiapkan dua metode untuk mengamankan sisa defisit tersebut.
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan baru mampu mengamankan sekitar 50 persen dari sisa defisit.
Baca Juga:Universitas Mayasari Bakti Cetak Lulusan Profesional yang Adaptif, Yudisium untuk Program Sarjana dan TerapanSetahun Kinerja Kepengurusan Dievaluasi, PKS Kota Tasikmalaya Terus Fokus Perkuat Gerakan di Masyarakat
Namun, Viman berharap perkembangan terbaru dari dua skema yang disiapkan TAPD dapat memperkecil kembali tekanan fiskal.
“Kemarin angkanya baru 50 persen. Itu asumsi dan prediksi kita bisa amankan 50 persen dari yang masih menyisa. Mudah-mudahan hari ini ada perkembangan dengan dua metode dan cara tersebut,” terangnya.
Viman menegaskan, kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat menjadi salah satu objek rasionalisasi.
Termasuk kegiatan berupa seminar atau pertemuan yang dinilai memiliki irisan program, tetapi tidak memberikan dampak langsung terhadap indikator pelayanan.
“Kita lebih menyasar pengeluaran rutin yang memang belum berdampak. Kita lihat mana yang belum berkontrak sehingga semuanya aman. Kita pastikan kegiatan-kegiatan yang menyasar SPM dan indikator,” bebernya.