“Seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan yang ada irisannya tapi tidak berdampak langsung, kita keluarkan,” lanjut Viman.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Tasikmalaya menekan lubang fiskal yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp180 miliar.
Meski angka defisit kini tinggal sekitar Rp27 miliar, sorotan terhadap cara pemerintah mengecilkan defisit belum sepenuhnya mereda.
Baca Juga:Kompetisi Sepakbola Antar Kecamatan di Tasikmalaya Diubah Jadi Laga Amal Usai Peserta Meninggal DuniaPantai Cibeureum Tasikmalaya Mulai Berbenah, Jangan Sampai Landmark Tinggal Kenangan KKN
Selain rasionalisasi belanja rutin, pos Belanja Tidak Terduga (BTT) juga mengalami perubahan cukup besar dalam APBD Perubahan 2026.
Viman menegaskan, perubahan BTT dari sekitar Rp18,83 miliar menjadi sekitar Rp1,92 miliar bukan semata-mata pemangkasan.
Menurutnya, BTT memang dialokasikan sesuai kebutuhan sepanjang tahun dan dapat digeser untuk kebijakan yang dinilai lebih prioritas serta memiliki dampak terhadap SPM.
“Sebetulnya BTT itu bukan dipangkas. BTT ini secara tahun berjalan memang pertama digunakan, dialokasikan ke yang secara aturan BTT itu bisa dialokasikan,” jelasnya.
Viman mengatakan BTT tidak hanya diperuntukkan bagi bencana atau kebutuhan insidental. Pos tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak sesuai ketentuan.
“Ada beberapa kebijakan yang bisa kita gunakan untuk menggeser BTT. Prioritasnya lebih dan lebih berdampak ke SPM,” katanya.
Pemkot, lanjut dia, tetap akan menjaga BTT pada besaran yang dianggap aman untuk menghadapi kebutuhan mendesak hingga akhir tahun.
Baca Juga:Universitas Mayasari Bakti Cetak Lulusan Profesional yang Adaptif, Yudisium untuk Program Sarjana dan TerapanSetahun Kinerja Kepengurusan Dievaluasi, PKS Kota Tasikmalaya Terus Fokus Perkuat Gerakan di Masyarakat
Pemerintah akan memetakan kebutuhan selama empat bulan tersisa, yakni Oktober, November, Desember, hingga Januari, dengan melihat tren penggunaan sebelumnya.
“Kalau memang angka tersebut sudah bisa meng-handle, kita tetapkan angkanya sekian. Tapi kalau belum, kita sesuaikan,” tukasnya.
Menurut Viman, langkah tersebut dilakukan agar pemerintah tidak sekadar mengejar angka defisit di atas kertas.
“Jadi kita terukur di sana,” katanya.
Di tengah rasionalisasi sejumlah belanja, Pemkot Tasikmalaya justru menaikkan belanja modal sekitar Rp31,23 miliar atau 58,23 persen.
Belanja modal dalam APBD Perubahan 2026 meningkat menjadi sekitar Rp84,87 miliar.
Viman menjelaskan kenaikan tersebut diarahkan untuk investasi jangka panjang yang berkaitan dengan pelayanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).