“Belanja modal ini tentunya yang berdampak jangka panjang. Ketika prioritas, memang yang harus langsung berdampak atau memang belanja investasi,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan belanja modal saat ini lebih banyak diarahkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Belanja modal yang naik itu lebih ke kesehatan dan pendidikan, terutama pendidikan. Kalau dipetakan, kenaikan belanja modal dialokasikan ke investasi jangka panjang terkait kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur,” katanya.
Baca Juga:Kompetisi Sepakbola Antar Kecamatan di Tasikmalaya Diubah Jadi Laga Amal Usai Peserta Meninggal DuniaPantai Cibeureum Tasikmalaya Mulai Berbenah, Jangan Sampai Landmark Tinggal Kenangan KKN
Selain itu, sebagian belanja modal diarahkan untuk mendukung optimalisasi PAD, termasuk pendataan wajib pajak.
“Ini lebih ke arah pendidikan dan juga untuk optimalisasi PAD, pendataan wajib pajak. Tapi yang bertambah kita alokasikan ke pendidikan,” jelas Viman.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya Deden Faiz Taptajani sebelumnya mengingatkan bahwa mengecilnya angka defisit tidak otomatis menunjukkan persoalan fiskal telah selesai.
Menurut Deden, publik perlu mengetahui apakah penyusutan defisit terjadi karena peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, perubahan prioritas, penundaan pembayaran, atau pergeseran sejumlah kewajiban.
“Persoalan fiskal daerah tidak selesai hanya karena angka defisit mengecil,” katanya.
Ia menilai penghematan dan efisiensi merupakan dua hal yang berbeda.
Penghematan berbicara mengenai nominal belanja yang berhasil dikurangi, sedangkan efisiensi harus menjawab apa yang dikurangi, mengapa dikurangi, serta bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Defisit boleh menyusut. Tetapi standar akuntabilitas jangan ikut menyusut,” ujar Deden.
Baca Juga:Universitas Mayasari Bakti Cetak Lulusan Profesional yang Adaptif, Yudisium untuk Program Sarjana dan TerapanSetahun Kinerja Kepengurusan Dievaluasi, PKS Kota Tasikmalaya Terus Fokus Perkuat Gerakan di Masyarakat
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata sebelumnya mempertanyakan bagaimana defisit dapat ditekan dari sekitar Rp180 miliar menjadi Rp27 miliar.
“Dari Rp180 miliar tiba-tiba langsung jadi Rp27 miliar, bagaimana kiat-kiatnya?” kata Hilman.
DPRD masih meminta rincian dari TAPD mengenai pos belanja yang akan dirasionalisasi.
Menurut Hilman, pemangkasan anggaran harus memiliki perencanaan jelas dan tidak boleh mengorbankan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Target DPRD, kata dia, pada akhir tahun tidak terdapat defisit.
“Target kita di akhir tahun itu harus nol defisit keseimbangan. Tidak boleh ada defisit, tidak boleh ada minus,” ujarnya.